PALU EKSPRES, PARIMO- Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), mengukuhkan sekaligus mengambil sumpah petugas verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Kabupaten Parimo, Selasa (30/3/2021), di Aula Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Kepala Bappelitbangda Parimo, Irwan SKM, MKes mengatakan, DTKS Kabupaten Parimo berjumlah kurang lebih 235 ribu jiwa.
“Jadi jumlah DTKS yang 235 ribu itu yang kita akan verifikasi dan validasi untuk memastikan, karena selama ini mungkin sudah ada yang meninggal atau sudah keluar dari Parimo tapi masih masuk dalam data itu. Begitupun halnya dengan yang sudah mampu,” ujarnya.
Kemudian, ada warga yang tergolong tidak mampu kata Irwan, tapi belum juga masuk dalam DTKS tersebut. Olehnya, pemerintah daerah mengukuhkan petugas verifikasi dan validasi DTKS, agar dapat menghasilkan data yang akurat.
“Kenapa kita ambil sumpahnya tadi, karena kita berharap agar mereka betul-betul bekerja sesusi dengan aturan yang berlaku. Kemudian kita harapkan juga mereka dalam bekerja tanpa ada tekanan dari pihak manapun sehingga sesuai dengan kriteria yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, dengan pengambilan sumpah terhadap petugas verifikasi merupakan jalan satu-satunya yang ditempuh pihaknya agar DTKS bisa lebih akurat. Kata dia, petugas verifikasi dan validasi DTKS ini semua ada, baik di desa/kelurahan maupun kecamatan.
Ia menjelaskan, setelah selesai musyawarah desa masing-masing petugas ini akan turun dari rumah ke rumah untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang ada.
” Data itu mereka validasi kemudian dilengkapi dengan foto sehingga foto itu yang membuktikan bahwa benar mereka turun lapangan,” katanya.
Ia menambahkan, DTKS merupakan data pelaksanaan pemberian bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan atau perlindungan sosial. “Perlu diketahui bersama bahwa, pemberian bantuan sosial selama ini belum memenuhi target sesuai dengan enam T, ” ungkapnya.
Enam T yang di maksud adalah, Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat kualitas, Tepat waktu, Tepat harga, dan Tepat administrasi.
Hal ini terjadi lanjut dia, karena data yang digunakan masih menggunakan data hasil pemutakhiran melalui basis DTKS tahun 2015 silam. Sementara, perkembangan kehidupan sosial masyarakat di Parimo sangat dinamis.
Ia mengatakan, DTKS merupakan data utama yang menjadi rujukan dalam pemberian program kegiatan bantuan sosial oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini tentunya, perlu dilakukan update data. Sehingga, dalam pemberian bantuan sosial selalu menimbulkan kesenjangan di tengah masyarakat,” ujarnya. (asw/palu ekspres)
