PALUEKSPRES, JAKARTA– Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan data ganda penerima bantuan sosial (bansos) ke KPK. Tak tanggung-tanggung, ada lebih dari 21 juta data warga yang ganda.
Merespons hal itu, politikus Partai Demokrat Benny K Harman (BKH) meminta KPK untuk mengusut tuntas data bansos yang bermasalah tersebut.
“Ini yang Dilaporkan Risma ke KPK,21 juta data ganda penerima Bansos. Jika laporan Risma betul, KPK harus kuat dan tegar,” katanya di twitter, seperti dilansir dari Fajar.co.id Minggu (2/05/2021).
Wakil Ketua Komisi III DPR itu bahkan menyebut data tersebut sebagai bukti adanya kejahatan luar biasa dalam pengelolaan dana bansos oleh pemerintah.
“Ini lah kejahatan extra ordinary itu. Di era Jokowi berkuasa. Lebih kejam dari teroris. Curi uang rakyat di siang hari bolong,” sebutnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Bu Risma menyebut data ganda tersebut sudah menjadi temuan BPKP hingga BPK.
“Setelah saya jadi menteri, saya berkonsentrasi untuk gimana perbaikan data bisa segera mungkin. Alhamdulillah April kami bisa selesaikan pernaikan datanya. Hasilnya, 21.156.000 atau 21.158.000 data itu ganda, kemudian kami tidurkan,” ujar Risma saat konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (30/4/2021).
Mantan Wali Kota Surabaya itu mengatakan, karena ada 21 juta data warga dinonaktifkan sementara sebagai penerima bansos, dia memerintahkan pemerintah daerah menyempurnakan data. Hal inilah yang dilaporkan Risma dalam pertemuan dengan pimpinan KPK hari ini. (aaa/fjr/pe)
