PALU EKSPRES, MORUT– Bupati Morowali Utara Delis J. Hehi tampak berang saat memberikan pengarahan di hadapan para pejabat eselon II karena para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tampaknya tidak rela untuk dirasionalisasi anggarannya untuk kepentingan langsung masyarakat.
“Rasionalisasi ini tidak ada untungnya untuk Bupati dan Wakil Bupati, tetapi semuanya untuk kepentingan yang lebih besar bagi daerah dan kesejahteraan rakyat,” kata Delis dengan nada tinggi saat memberikan pengarahan pada rapat koordinasi membahas rencana rasionalisasi anggaran APBD 2021 yang diikuti seluruh Kepala Dinas dan Badan di Kolonodale, Jumat siang (2/7/2021).
Rencana rasionalisasi ini, kata Delis sudah berjalan sejak beberapa hari lalu tetapi hingga kini belum juga ada keputusan final karena tidak ada keikhlasan, ketulusan, dan kejujuran para kepala OPD dalam memberikan laporan. Laporan mengenai penggunaan anggaran biaya perjalanan tidak update, tidak jujur. Ini yang menyebabkan pembahasan rencana rasionalisasi anggaran ini menjadi berkepanjangan.
Bupati Delis yang didampingi Wabub H. Djira dan Sekkab Musda Guntur menegaskan bahwa rasionalisasi anggaran OPD-OPD ini mempunyai maksud utama untuk mencegah adanya defisit APBD pada akhir tahun 2021.
Menurut dia, APBD 2021 ini berpotensi defisit karena rencana penerimaan asli daerah tidak realistis. Tahun 2020, realisasi PAD hanya Rp52 miliar, tapi tahun 2021 ini dianggarkan Rp120-an miliar. Ini tidak realistis. Salah satu buktinya, sampai saat ini realisasi PAD 2021 baru sekitar Rp2,5 miliar.
“Memang masih ada waktu tujuh bulan lagi, tetapi saya khawatir sisa target penerimaan itu sulit tercapai. Kalau nanti tidak tercapai, dan rencana belanja berjalan seperti rencana saat ini, saya yakin akan ada defisit lagi,” ujarnya.
Untuk mencegah terjadinya defisit seperti tahun-tahun sebelumnya, maka anggaran belanja baik belanja rutin maupun belanja modal harus dirasionalisasi.
Karena itu bupati minta semua Kepala OPD melaporkan dengan jujur anggaran masing-masing dan menyampaikan bagian-bagian yang bisa dirasionalisasi dan yang tidak bisa karena sangat urgen. Biaya-biaya perjalanan dinas merupakan bagian yang paling pertama dikaji untuk dirasionalisasi.
“Saya minta semua Kepala OPD menghemat anggaran, terutama biaya perjalanan dinas untuk dialokasikan bagi kepentingan langsung rakyat seperti sekolah/pendidikan gratis, beasiswa mahasiswa Morut serta mengikutsertakan semua warga menjadi peserta BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Delis menambahkan; “saya sendiri kalau perjalanan dinas, mempunyai jatah penerbangan dengan pesawat Garuda kelas bisnis. Tetapi selama ini, saya tidak pernah naik pesawat kelas bisnis. Naik pesawat Garuda pun hanya sesekali. Saya lebih sering naik Lion Air, Batik Air atau Citilink. Mobil dinas masih milik pribadi. Tempat tinggal masih usaha sendiri, karena saya mau berhemat agar anggaran ini lebih banyak dinikmati masyarakat.”
Masih dengan nada tinggi, Delis berkata lagi: “kalau mau jujur, coba semua Kepala OPD cek anggaran masing-masing, berapa sih yang bisa dinikmati langsung oleh dan untuk kepentingan rakyat??”
Bupati menegaskan bahwa rasionalisasi anggaran ini sifatnya hanya penundaan saja. Kalau nanti ternyata rencana penerimaan daerah terealisasi sesuai harapan sehingga memenuhi keperluan pembelanjaan berdasarkan rencana anggaran biaya, maka seluruh pos dana yang dirasionalisasi itu bisa dilaksanakan.
“Jangan menganggap bahwa dengan rasionalisasi ini seolah-olah OPD sudah tidak bisa jalan lagi. Ini hanya penundaan, bukan akhir dari segalanya,” ujar Bupati Delis dengan nada kesal.
“Karena itu ikhlaslah. Mari kita bangun daerah ini bersama-sama. Kita semua mencintai daerah ini. Kita harus mendayung bersama dengan mengikuti gendang sang pemimpin. Tapi kalau ada yang tidak mau mendayung bersama dan seirama, silahkan mengajukan surat permohonan untuk mengundurkan diri dari jabatannya,” kata Delis lagi.
APBD Morowali Utara tahun 2021 bernilai sekitar Rp1,1 triliun rupiah. (***/palu ekspres)
