PALU EKSPRES, PARIMO– Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, Sayutin Budianto menyarankan Pemerintah Kabupaten Parimo memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk penanganan COVID-19, khususnya pembiayaan pembelian oksigen.
“Sudah jelas kita saat ini kekurangan tabung. Kan boleh dana CSR itu untuk pendampingan pendanaan penanganan virus corona, karena ini untuk kepentingan masyarakat,” kata Sayutin Budianto di Parigi, Sabtu (14/8/2021).
Bahkan kata Sayutin, perbaikan alat pengisian tabung oksigen di beberapa rumah sakit di kabupaten itu, juga dapat dibiayai melalui dana CSR. Sehingga, tepat sasaran, ketimbang untuk membiayai program yang dinilai belum prioritas di masa pandemi saat ini.
Sehingga, dengan perbaikan mesin pengisian tabung oksigen itu diharapkan menjadi solusi serta dapat mengatasi kekurangan oksigen rumah sakit. Sebab, kebutuhan akan terus meningkat menyusul meningkatnya kasus orang terpapar virus corona di Parimo.
“Pemanfaatannya akan lebih jelas, solusi soal kekurangan oksigen Insya Allah akan teratasi,” ujar Sayutin.
Selama ini sebut dia, perusahaan perbankan telah memberikan pendampingan pendanaan melalui CSR, dengan total anggaran cukup besar, yakni mulai dari Rp 300 juta hingga Rp 500 juta.
Selain itu katanya, untuk pembiayaan oksigen dana itu juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kesulitan masyarakat karena kondisi pandemi. Misalnya, menyediakan kebutuhan masyarakat seperti beras dan dibagi-bagikan kepada mereka.
“Ini kan, di masa penerapan PPKM, bisa juga untuk pembelian beras,” katanya.
Dikesempatan itu pula, Sayutin juga menyoroti mengenai Testing, Trecing, dan Treatment (3T) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Tes, Telusur, dan Tindaklanjut yang dinilainya tidak berjalan dengan maksimal oleh Satgas penanganan COVID-19.
Karena (3T) merupakan upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19 dan penerapan (3T) masih perlu ditingkatkan pemahamanya di masyarakat. Karena, masyarakat lebih mengenal (3M) menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
Lanjut dia mengatakan, jika memang masih juga terabaikan dan mengakibatkan penyebaran virus masih tinggi, serta korban meninggal dunia masih banyak, pihaknya berpendapat penanganan COVID-19 di Parigi Moutong tidak serius.
“Ini perlu tindaklanjut dan ini tugas kami melakukan pengawasan khusus. Kalau memang mereka tidak mampu melaksanakan, mundur saja jadi kepala Dinas Kesehatan,” tegas Sayutin.
Oleh karena itu, pihaknya berpendapat, perlu adanya langkah konkret pemerintah daerah setempat dalam penanganan virus corona ini.
“Tetapi kami akan melihat tindaklanjut hasil rapat kemarin. Saya juga sudah melihat banyak langkah-langkah dilakukan Sekkab, misalnya soal bantuan pinjaman alat mobile PCR,” ujarnya. (asw/palu ekspres)
