PALU EKSPRES, TOLITOLI – Anggota DPRD Tolitoli Andi Ahmad Syarif menyoroti ketidakseriusan Pemda setempat dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19.
Menurutnya, meski telah masuk dalam PPKM level 4, langkah-langkah yang dilakukan terkesan biasa saja selayaknya tidak dalam kondisi darurat.
Ali, sapaan akrabnya menyebut, harusnya ada perlakuan khusus yang dilakukan Pemda melalui instansi terkait terhadap seluruh hal yang menyangkut pencegahan penularan agar tidak tambah meluas.
Misalnya dengan memperkuat proses Testing, Tracing dan Treatment (3T) terhadap orang-orang yang telah terpapar Covid-19 yang menjalani perawatan dengan gejala berat.
Dia menilai, testing yang dilakukan saat ini terhadap pasien Covid-19 hampir seluruhnya menggunakan rapid test antigen.
“Padahal itu tingkat akurasinya tidak terlalu baik. Rapid test, walaupun dia antigen, itu sebenarnya hanya sebatas skrining awal,” kata Ali, Kamis (19/8/2021) di Palu.
Idealnya kata dia, pasien Covid-19 dengan gejala berat yang menjalani perawatan di rumah sakit dipastikan dengan menggunakan test Polymerase Chain Reaction (PCR).
“Harusnya yang bergejala berat itu dilakukan SWAB PCR karena akurasinya sangat baik. Kecuali bagi yang tidak bergejala, karena antigen fungsinya hanya skrining dan bisa diarahkan untuk Isoman dengan kontrol Satgas Covid-19,”jelasnya.
Jika hanya sebatas SWAB antigen, hal ini imbuhnya, dikawatirkan membuat seseorang bisa saja tetap menularkan virus meski kemudian hasilnya sudah terbaca negatif.
“Ya itu tadi soal tingkat akurasinya. Orang bisa jadi percaya diri karena sembuh dari Covid-19 meski hanya hasil Swab antigen lalu berinteraksi dengan orang lain,”katanya.
Selanjutnya terkait penanganan warga yang menjalani Isolasi Mandiri (Isoman). Menurutnya, Pemda setempat terkesan tidak serius melakukan kontrol. Padahal, penularan yang paling dikawatirkan terjadi itu adalah kontak erat dari warga yang Isoman.
Orang-orang yang menjalani Isoman menurutnya bahkan tidak dilakukan 3T dengan baik.
“Tidak ada perhatian dari dinas terkait untuk melakukan pengawasan dan pelayanan bagi warga Isoman,”bebernya.
Iapun mengaku tidak pernah mendapat informasi kalau Pemda setempat membentuk Satgas Covid-19 sekaligus posko Satgas untuk fungsi koordinasi.
“Sejauh ini saya belum pernah lihat posko induk Satgas Covid-19,”ungkapnya.
Oleh sebab itu, ia menyarankan Pemda sebaiknya menganggarkan minimal untuk membiayai penyewaan alat test PCR.
“Jika tidak mampu membeli alat PCR, minimal menyewa sehingga proses untuk proses testing bisa lebih cepat,”pungkasnya. (mdi/palu ekspres)
