PALUEKSPRES, JAKARTA- Wakil Presiden KH Maruf Amin menegaskan bahwa Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah-sekolah sepenuhnya menjadi kewenangan dan inisiatif pemerintah daerah. Tentunya dengan persyaratan yang ketat. Misalnya peserta telah menerima vaksinasi dua kali. Selain itu ada surat izin dari orangtua yang memperbolehkan siswa mengikuti PTM di sekolah.
Hal itu dikatakan Wapres kepada wartawan seusai melakukan peninjauan pelaksanaan PTM beberapa sekolah di Jakarta, Rabu, 8 September 2021.
Di Jakarta saja, peserta PTM dilakukan sangat terbatas dengan proses assesment yang ketat dari para peserta PTM. Menurut Wapres dari sekira 10 ribu anak didik di Jakarta, baru sekira 610 peserta yang mengikuti PTM. Peserta PTM dilakukan secara bergiliran.
Menurut Wapres, dia melihat semangat dan kegembiraan pada wajah peserta PTM saat meninjau kemarin.
Soal target pemerintah tentang vaksinasi hingga ke daerah, menurut Wapres memang ada beberapa hal yang perlu disikapi tidak hanya soal vaksin tetapi juga pelaksana vaksin atau vaksinator. “Vaksinator ini tidak hanya dari tenaga kesehatan tetapi juga dari TNI, Polri, dan BKKBN,” kata Wapres. Pemerintah sendiri berusaha untuk mencapai target 2 juta penduduk dalam tahun ini. (aaa/pe)
