PALUEKSPRES, BANGGAI– Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Banggai (UPT KKP3K Banggai) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD).
FGD Sosialisasi Kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan perairan sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tengah yang melibatkan Yayasan Pemerhati Lingkungan dan Yayasan Tompotika Biodeversity Lestari, menghasilkan sejumlah gagasan brilian.
Empat narasumber pada kegiatan FGD yang dilaksanakan dengan metode blanded, yaitu secara luring dan daring, dipusatkan di ruang rapat utama kantor Bupati Banggai. Yaitu, Amerh selaku koordinator Penataan Kawasan Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut KKP-RI; M. Rizal Panrelly selaku Asdep Pengelolaan Sampah dan Limbah Kemenko Maritim RI; Moh. Arif Latjuba, SE,M.Si selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah; serta M.Edward Yusuf O, S.Pi.,M.Sc Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut DKP Provinsi Sulawesi Tengah.
Kepala UPT KKP3K Banggai Dalaka Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, Fonni Helmince, S.Pi, M.Si dihubungi dari Palu, Sabtu (6/11/2021), mengatakan, dari pelaksanaan FGD pada15 Oktober 2021 lalu, yang dihadiri tokoh-tokoh kunci selaku kepala daerah yang memiliki kewenangan memutuskan dan menetapkan arah pembangunan di wilayahnya masing-masing, telah menghasilkan beberapa gagasan brilian.
“Telah terhimpun ide-ide brilian yang dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti dalam rangka mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga merupakan solusi untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin dan mengurangi jumlah pengangguran terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi di pesisir dan pulau – pulau kecil,” kata Fonni.
Gagasan brilian dimaksud, misalnya dari Bupati Banggai menyarankan agar memprogramkan setiap desa terpencil dipilih satu orang sebagai duta yang dibawa ke negara maju untuk melihat, mengamati, dan memiliki gambaran bagaimana memodifikasi terkait menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, serta kebersihan dan keindahan pantainya. Bahkan, bagaimana mengelolanya menjadi sumber pendapatan masyarakat.
“Targetnya, ketika kembali ke daerahnya harus dapat menjadi pelopor dalam meningkatkan produktifitas masyarakat, serta menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan,” kata Fonni mengutip pernyataan Bupati Banggai.
Ide lainnya yang dilontarkan oleh Bupati Banggai Laut adalah, perlunya perhatian khusus dari pemerintah pusat, agar dapat meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil Banggai Laut. Bentuk perhatian tersebut di antaranya, melalui bantuan sarana-prasarana pengelolaan kawasan, permodalan, peningkatan life skill SDM masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan kelembagaan, serta perlunya bantuan armada ataupun kendaraan operasional dalam rangka monitoring kawasan.
“Perlunya peningkatan frekuensi untuk menjaga keamanan kawasan konservasi, pantai dan laut pada umumnya,” imbuh Bupati Banggai Laut sebagaimana disampaikan Kepala UPT KKP3K Banggai Dalaka, Fonni.
Sementara usulan dari Bupati Banggai Kepulauan, adalah agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil katanya, setiap wilayah agar mencari dan memilih “suatu” yang belum disentuh untuk ditetapkan, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun poin-poin usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Banggai, adalah mengoptimalkan pengelolaan Teluk Tolo melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus yang melibatkan tiga daerah yaitu, Kabupaten Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Hal itu untuk memaksimalkan pengelolaannya, sehingga potensi dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Sekdakab juga mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian Prof. DR. Mappi Ratu, bahwa perlunya mewujudkan Program Garam untuk Desa Tekuk. Hal itu berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa garam yang dihasilkan di Desa Tekuk memiliki keunggulan tertentu dan merupakan garam untuk dikonsumsi.
Ia juga mengusulkan perlunya mewujudkan program laut tanpa sampah ataupun pengelolaan sampah oleh Kemenko Maritim di tiga wilayah Banggai Bersaudara.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Laut pada kegiatan FGD mengusulkan, bahwa Banggai Laut dengan 54 desa pesisir, agar dapat disentuh melalui sejumlah program. Di antaranya, kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir, kelembagaan serta peningkatan kapasitas SDM pembudidaya rumput laut. Selain itu, kegiatan pembesaran ikan, pemasar/pedagang pengecer ikan di pasar dan pengolah hasil perikanan. (bid/paluekspres)
