Oleh Hasanuddin Atjo (Ketua KP3 Sulteng)
ARAH dan Kebijakan Pembangunan Pertanian dalam RPJMN 2019 – 2024 adalah mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern, melalui pembenahan terhadap empat pilar utama yang dilaksanakan secara paralel.
Empat pilar utama yang dimaksud adalah; Pertama, peningkatan produktifitas dan nilai komoditas Pertanian serta Peningkatan kapasitas SDM; Kedua, menurunkan biaya produksi pertanian melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan kawasan berbasis korporasi;
Ketiga, pengembangan dan penerapan mekanisasi, serta percepatan pemanfaatan inovasi teknologi dan; Keempat, ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan, termasuk rawa dan sub-optimal lainnya, serta penyediaan air (irigasi dan embung).
Kualitas perencanaan dinilai sejumlah kalangan menjadi salah satu faktor kunci bagi keberhasilan mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern tersebut. Lemahnya koordinasi perencanaan pusat – daerah menjadi salah satu tantangan dalam pembenahan empat pilar utama itu.
Demikian pula halnya proses transformasi oleh para pendamping lapangan (penyuluh) menuntut model transformasi yang berbasis digital. Idealnya daerah-daerah yang potensial di sektor pertanian, arah maupun kebijakan pembangunan pertaniannya harus inline, selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan termuat dalam RPJMD masing-masing sebagai landasan dalam menyusun RENSTRA dan RKPD.
Gubernur terpilih Rusdy Mastura dan Pasangannya, Ma’mun Amir mengusung visi “Bergerak Cepat, Menuju Sulteng Lebih Maju dan Sejahtera” dengan empat program prioritas yang termuat dalam RPJMD 2021-2026 antara lain;
Pertama, Pemulihan ekonomi berwujud cash for work berbasis pada korban bencana dan cash for work bagi jalan – jalan kewenangan provinsi yang tersebar di kabupaten dan kota.
Kedua, Meningkatkan kinerja sekolah-sekolah vokasional (kejuruan setara Sekolah Menengah Atas) di sejumlah daerah dan mendorong lahirnya pendidikan vokasional setara politeknik.
Ketiga, berperan sebagai Penyangga IKN Baru di Kalimantan dengan menyediakan antara lain infrastruktur moda transportasi seperti Tol Darat (Tambu-Kasimbar), Pelabuhan penyeberangan di Tambu dan Kasimbar, Peningakatan kualitas ruas jalan dari utara Sulteng dan membuka isolasi dari selatan melalui Kabupaten Sigi.
Keempat, mendorong peningkatan produktifitas dan nilai dari komoditas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan dengan pendekatan kawasan berorientasi industrialisasi secara berkelanjutan.
Gubernur Rusdy, menyadari bahwa peran penyuluh dalam rangka transformasi bagi rekayasa Inovasi dan teknologi serta rekayasa sosial sangat strategis. Karena itu tanggal 4 November 2021, telah mengukukuhkan Pengurus Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi, KP3 Sulawesi Tengah, periode 2021-2026.
Salah satu pesan Rusdy, bahwa kiranya para Bupati dan Wali Kota mendorong peran Komisi Penyuluhan kabupaten dan kota, agar bisa meningkatkan komunikasi dengan Komisi Penyuluhan di tingkat Provinsi dalam upaya perbaikan transformasi.
Selanjutnya tanggal 5 November 2021, Gubernur Rusdy mencanangkan Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi sebagai percontohan smart village, atau desa cerdas yang merupakan program dari Kementerian Desa.
Percontohan smart village tersebut akan menjadi pintu masuk dalam menyusun smart program . Dan salah satu smart program yang dipandang strategis adalah integrasi farming , antara pertanian padi sawah dengan usaha ternak besar. Ini tentunya akan berbasis digitalisasi termasuk proses transformasi.
Mengakhiri artikel ini bahwa dari aspek perencanaan terlihat ada korelasi antara arah kebijakan Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk membuktikannya diperlukan contoh pertanian yang maju, mandiri dan modern di smart village – smart village. SEMOGA (Bersambung).
