Menurutnya, seharusnya pemda menyuntikkan dana segar untuk para honorer sebagai kelompok masyarakat miskin rentan. Dengan tetap mempekerjakan honorer dan kepada mereka diberikan insentif tambahan, mantan bupati Wakatobi ini optimistis roda perekonomian akan berjalan. Bukan malah para tenaga honorer diberhentikan.
“Memberhentikan honorer di masa pandemi tandanya kepala daerah enggak kreatif,” cetusnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menilai langkah pemda yang melakukan PHK terhadap tenaga honorer telah menghancurkan daya upaya pemerintah pusat selama ini.
Pemerintah pusat menggelontorkan dana bansos untuk kelompok masyarakat miskin rentan agar ekonomi bisa berjalan. “Pusat capek-capek bantu kelompok miskin rentan, eh, pemda malah berkreasi sendiri. Kreativitas kebablasan dan memicu peningkatan angka pengangguran,” ujarnya.
Sebelumnya, mengawali 2022, puluhan ribu honorer K2 dan non-K2 teknis administrasi waswas akan tersingkir jika dinilai gagal tes perpanjangan kontrak. Tes perpanjangan kontrak ini dialami 5 ribu honorer teknis administrasi di Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitar 20 ribu honorer DKI Jakarta.
Di Kalteng, 5 ribu honorer teknis administrasi itu malah sudah diberhentikan sambil menunggu hasil tes 15 Januari 2022. Dari jumlah itu yang akan diambil hanya 4 ribu, sisanya tidak diperpanjang masa kontraknya. Sementara DKI Jakarta, hingga 3 Januari, tercatat dua honorer K2 dinyatakan tidak lulus tes alias tidak diperpanjang masa kontraknya, meski sudah lebih dari 16 tahun bekerja. (jpnn/pe)
