PALUEKSPRES, JAKARTA– Presiden Joko Widodo diingatkan untuk berhati-hati menjalin beberapa kesepakatan baru dengan Singapura.
Terutama soal kesepakatan di bidang hukum, pertahanan dan diplomasi yang diratifikasi Indonesia dan Singapura pada Selasa (25/1/2022).
Mantan Anggota DPR RI, Abdillah Toha menyambut baik adanya kesepakatan perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Terlebih sudah sejak lama dianggap hal itu menjadi batu sandungan dalam upaya Indonesia memerangi korupsi lintas negara dan memburu terdakwa koruptor yang lari ke luar negeri.
“Setelah puluhan tahun Singapura bersikap amoral/kriminal melindungi koruptor kita, akhirnya bersedia tanda tangan ekstradisi,” kata Abdillah Toha di akun Twitter @AT_AbdillahToha, Rabu (26/1/2022) seperti dilansir Fajarcoid.
Hanya saja, salah satu pendiri PAN itu menyoroti syarat mengizinkan militer Singapura menggunakan sebagian kecil wilayah Indonesia untuk melakukan latihan tempur.
Nantinya, Singapura diizinkan melakukan latihan perang bersama negara lain di wilayah bernama area Bravo di barat daya Kepulauan Natuna. Izin diberikan hanya sebanyak empat kali dalam setahun.
Sebagai gantinya, Singapura setuju membatasi haknya mengakses kawasan udara di Kepulauan Riau, antara lain dengan menyerahkan zona pengawasan udara bagi penerbangan komersil di sebagian wilayah Riau dan Kalimantan kembali ke Indonesia.
“Bukan tanpa konsesi tapi dgn minta dibolehkan latihan militer di kawasan kita. Hati-hati dgn negeri kecil yg cerdik dan kaya dari memanfaatkan kelemahan kita,” ungkap Abdillah Toha.
Diketahui kesepakatan itu terjalin setelah Perdana Menteri Lee Hsien Loong bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Pulau Bintan, Selasa (25/1/2022). (msn/fajar/pe)
