PALUEKSPRES,PARIMO – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan setempat.
Rapat tersebut, dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Fery Budiutomo didampingi Sektraris dan dihadiri sejumlah anggota komisi IV lainnya, berlangsung diruang komisi IV, Rabu (2/2/2022).
Dalam kesempatan itu, Muhamad Fadli salah satu anggota Komisi IV menanyakan beberapa poin terkait permasalahan di Dinas kesehatan kepada Sekretaris Dinas kesehatan, di antaranya adalah soal insentif dokter CPNS yang belum terbayarkan mulai Agustus sampai Desember 2021.
Kata Fadli, apakah alokasi dana di Dinas kesehatan tersedia untuk pembayaran insentif dokter CPNS, jika tersedia tentunya payung hukumnya sudah tersedia. Kenapa kemudian tidak dibayarkan? Bahkan, hingga bulan Februari 2022 kajianya pun belum selesai. Sehingga, jasa dokter CPNS bulan ini belum terbayarkan.
“Apalagi, hal ini menjadi kewajiban daerah yang seharusnya menjadi beban kita dari bulan Agustus 2020,” ujarnya.
Sehingga, menurut dia, keterlambatan pembayaran insentif dokter ini menjadi hambatan, dan berdampak pada pemenuhan kewajiban daerah terhadap jasa dokter yang telah mengabdi di daerah ini.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas kesehatan Parimo, Asmarafia mengatakan, untuk dana insentif dokter CPNS, pihaknya saat ini masih menunggu hasil kejian dan regulasi.
“Makanya kami mencari regulasi tertinggi, dan ternyata kami belum dapatkan, bahwa CPNS bisa mendapatkan tunjangan. Gaji mereka saja masih 80 persen.” ujarnya.
Olehnya berdasarkan hal itu, Dinkes mencari regulasi agar pihaknya tidak salah melangkah.” Sehingga, kami melakukan kajian kembali terkait pemberian insentif CPNS tersebut.
Dia mengaku, bahwa ketersediaan anggaran di Dinas Kesehatan untuk insentif dokter CPNS ini memang tidak ada.” Kalau memang setelah kami melakukan kajian, dan ternyata di bolehkan secara otomatis pemerintah daerah yang menanggung hutang dari bulan yang belum terbayarkan itu,” ujarnya.
Sekaitan hal ini lanjut dia, pihakya sudah mencoba berkomunikas dengan rekanya di Kabupaten lain di Sulawesi Tengah, dan hanya Parigi Moutong memberikan insentif bagi dokter CPNS.
“Mengenai hal ini kami akan berkonsultasi dengan berbagai pihak. Dalam waktu dekat perkembanvanya nanti akan kami laporkan kepada pak ketua komisi IV,” ujarnya. (asw/PaluEkspres)
