PARIMO, PE – Kurang lebih 70 persen pelaku usaha yang bergerak di bidang pertanian, perindustrian, ESDEM, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Parimo bermasalah dengan izin lingkungan.
Sebagian besar usaha itu tak mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parigi Moutong, Efendi Batjo mengatakan akan mengundang para pelaku usaha untuk pembenahan terhadap pengurusan izin tersebut.
Ia menjelaskan, memang terjadi kenaikan biaya pengurusan AMDAL. Beberapa faktor yang mempengaruhi yakni uji laboratorium yang masih dilakukan di Kota Palu. Belum lagi biaya perhitungan jarak pengurusan Parigi Moutong-Palu.
“Kita masih mengalami kendala dengan kurangnya sarana dan peralatan penunjang, untuk Laboratorium,” kata Efendi.
Namun untuk meringankan para pelaku usaha, Efendy berniat menekan biaya pengurusan Izin Lingkungan tersebut melalui upaya menyediakan semua alat yang dibutuhkan.
“Laboratorium sudah ada. Tinggal bagaimana kita untuk melengkapi fasilitas pendukung. Dengan cara seperti ini pastinya para pelaku usaha tidak lagi merasa berat untuk mengurusnya,’’urainya.
Kewajiban pelaku usaha mengantongi Amdal diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 telah mengatur tentang adanya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Setiap usaha wajib memiliki Amdal yang menjadi persyaratan dalam pendirian usaha. Ia berharap izin Lingkungan ini harus menjadi perhatian, karena mengeluarkan izin usaha tanpa legalitas lingkungan tidak bisa dikeluarkan dan akan menjadi salah satu pelanggaran hukum.
(mg4/Palu Ekspres)
