JAKARTA, PE – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerima hasil pemantauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2015-2017 terkait wilayah pertambangan PT. Freeport Indonesia di Papua.
Menurut Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, hasil laporan pemantauan itu mengungkapkan pemerintah dan Freeport belum pernah membayar transaksi jual beli atas tanah yang dimiliki warga suku Amungme. Padahal tanah tersebut sudah 50 tahun digarap perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS).
“Telah terjadi penguasaan perampasan hak masyarakat secara sewenang oleh Freeport dan pemerintah. Jadi harus ada kompensasi berupa uang dan share (kepemilikan) saham. Untuk itu kami serahkan ke pak Menteri Jonan ntuk ditindaklanjuti,” kata Natalius usai memberikan hasil laporan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan di kantornya, Jakarta, Selasa (7/3).
Dia menegaskan, Komnas HAM akan terus mengawal dan memastikan agar masyarakat menjadi bagian dalam subjek pengambilan keputusan terkait pengelolaan Freeport. Kepastian itu guna menentukan arah pengelolaan perusahaan, kepastian pembangunan kapasitas sosial, dan keberlanjutan usaha.
“Termasuk kepastian jadi mitra strategis pengelolaan usaha yang saat ini dioperasikan Freeport,” demikian Natalius.
(sam/RMOL/PE)
