Untuk memenuhi kebutuhan data dalam memetakan permasalahan yang ada di daerah yang berkaitan dengan keluarga dan kesehatan keluarga khususnya dalam pencegahan stunting, BKKBN menyediakan data hasil Pendataan Keluarga (PK) 2021 yang bisa digunakan pemerintah daerah. Sebut Tenny pihaknya siap memberikan data ini.
“PK bisa di pakai untuk kebijakan program walikota, karena ini lengkap bisa digunakan sebagai data basis jika diperlukan. Tentunya ada pergerakkan, perubahan di lapangan seiring berjalannya waktu, namun data ini terus diupdate sesuai kondisi terkini berdasarkan laporan yang masuk dari Penyuluh KB setiap bulan,” tutur Tenny.
Wakil Wali Kota Palu menyatakan siap mendukung meningkatkan pencapaian program banggakencana di Kota Palu serta akan menggunakan data PK21 yang dinilainya valid.
“Tidak bohong bohong, kadernya masuk rumah mendata apa betul atau tidak. Saya tahu sekali kalau BKKBN. Mengukur stunting databasenya itu valid. Daripada kita pusing, lebih baik kita pakai data PK21, yang penting BKKBN kasih,” ujar Wawali Reny yang didampingi kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) kota Palu dr Royke Abraham, M.Kes.
Pemkot kata Renny saat ini juga tengah mempersiapkan MoU dengan BKKBN tentang Pelayanan dan konseling KB melalui aplikasi Klik KB serta MoU dengan Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah tentang Sistem elektronik evaluasi stunting.
Pemkot Palu melalui Dinas P2KBnya juga mulai bergerak memantau dan memberikan penguatan pada 24 kampung KB sebagai upaya mempercepat pencapaian target indikator-indikator program di Kampung KB termasuk penurunan angka stunting.
Turut hadir pada audiensi ini Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulteng Irmawati, SE.,MM, Koordinator bidang ADPIN Muh. Rosni,SE,M.Si, dan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DP2KB Kota Palu, I Komang Gede Woliantara, SKM, M.M,M.Kes. (aaa/PaluEkspres)
