PALUEKSPRES, PARIMO – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), menyangkan sikap mantan kepala Desa Bambalemo yang tidak menghadiri undangan rapat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) periode 2016 -2021.
Ketua BPD Bambalemo, Rustam mengatakan, bahwa ke depannya hal ini menjadi pembelajaran bagi calon kepala Desa Bambalemo untuk lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, di akhir masa jabatan nanti berakhir dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat.
“Jadi, mungkin ini menjadi gambaran bagi para calon kepala desa ke depan, bahwa hal-hal seperti ini jangan kita sepelekan. Sehingga, di akhir jabatan bisa menimbukan kesan yang baik di masyarakat,” kata Rustam saat menghadiri rapat LPPD yang dilaksanakan di Aula Kantor desa Bambalemo, Rabu (20/4/2022) malam.
Kata dia, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor ; 46 tahun 2016 tentang laporan petinggi, laporan penyelenggaraan pemerintahan wajib dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
Kemudian, terkait hal ini pihaknya telah melayangkan surat undangan kepada mantan kepala desa tersebut sebanyak tiga kali. Namun, yang bersangkutan meminta rapat LPPD untuk ditunda dengan waktu yang tidak ditentukan.
Sehingga, BPD kembali menggelar musyawarah untuk membahas hal itu. Tetapi lagi-lagi yang bersangkutan mengabaikan undangan rapat tersebut.
Sementara itu, Camat Parigi, Nur Srikandi Puja sekaligus pejabat sementara kepala Desa Bambalemo mengatakan, realisasi dari pelaksanaan kegiatan program di desa harus dipublikasi melalui papan informasi dan dipajang di kantor desa sebagai bentuk transparasi kepada masyarakat.
“Jadi setiap APBDes penggunaan alokasi dana desa, itu setiap tahunnya dibuatkan baliho untuk dipajang. Karena memang itu diwajibkan,” tegasnya.
Begitupun halnya kata dia, realisasi dari DD dan ADD yang dilaksanakan oleh desa, juga dibuatkan papan informasi.
“Sekarang, kalau ada pemimpin (Kades) yang tidak menghadiri rapat LPPD karena ketakutan-ketakutan atau tentang apa itu, yang patut dipertanyakan adalah mentalnya,” ujar Puja sapaan akrab Camat Parigi itu.
Dia menambahkan, semua program kegaiatan yang termuat dalam baliho realisasi yang diprogramkan, lalu kemudian tidak dilaksanakan oleh desa tersebut, maka itu menjadi tugas BPD dan masyarakat untuk mengevaluasi.
“Tapi kalau hadir saja takut, itu persoalan. Jadi kembalinya ke mental seorang pemimpin,” ujarnya.
Terpantau, hasil keputusan rapat LPPD dituangkan dalam berita acara oleh BPD untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah kecamatan, yang kemudian ditindaklanjuti ke pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Parigi Moutong. (asw/paluekspres)
