Oleh: H Sofyan Farid Lembah
Mari kita tafakur sejenak meratapi masih terjadinya jual beli jabatan (JBJ) di pemerintahan Provinsi yang sangat menjijikkan belum lama ini.
Pendekatan budaya hukum birokrasi jika kita pilih maka tak perlu sungkan memberlakukan “Merit System” sebagaimana dikenal dalam UU.Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Tak ada kata terlambat, meski sesungguhnya lama sudah dipraktekkan tapi terjadinya kasus JBJ membuktikan inkonsistensi dipucuk kekuasaan.
Kita lalai., ketika Tim Investigasi membuka fakta ada tindakan melawan hukum atau Bahasa di Ombudsman dikenal sebagai perbuatan atau perilaku Maladministrasi yang bahkan berkembang menjadi adanya permintaan barang atau uang dalam pengangkatan jabatan di lingkungan pemerintah provinsi maka ditafsirkan sebagai lalainya penguasa mengaktifkan peran BAPERJAKAT di satu sisi dan pada sisi lainnya menampakan kelemahan sistem pengawasan terhadap kekuasaan yang dalam lingkungan pemerintahan. Artinya peran inspektur tidak berjalan normal.
Kita masih ingat soal konsep Meritokrasi? Michael Dunlop Young dalam buku distopia politik dan satirenya yang berjudul The Rise of the Meritocracy menyebutkan Meritokrasi (merit, dari bahasa Latin: mereō; dan -krasi, dari bahasa Yunani Kuno: kratos, ‘kekuatan, kekuasaan’) adalah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial. Kemajuan dalam sistem seperti ini didasarkan pada kinerja, yang dinilai melalui pengujian atau pencapaian yang ditunjukkan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah menyerap sistem ini dengan sebuah definisi sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
Selanjutnya penerapan sistem merit ditetapkan sebagai satu dari tiga program prioritas bidang aparatur dalam RKP 2020, yaitu (1) Peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan reformasi birokrasi; (2) Peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik; dan (3) Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit. Ini adalah sebagai penjabaran agenda Prioritas RPJMN 2020-2024,
Tujuannya jelas Merit System ini untuk merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya; Mengembangkan kemampuan & kompetensi ASN; Memberikan kepastian karier dan melindungi karier ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan; Mengelola ASN secara efektif dan efisien; Memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja. Sehingga manfaatnya bagi seluruh ASN adalah ASN dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhannya, Melindungi karir ASN dari politisasi kebijakan yang bertentangan dengan sistem merit, serta meningkatkan motivasi ASN yang memiliki jalur karir yang jelas.
Bagi organisasi Pemerintah manfaat system ini adalah dapat merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, serta menempatkan sesuai dengan kompetensinya sehingga target organisasi mudah tercapai , mempermudah penilaian dalam pengisian jabatan, dan dapat mempertahankan ASN yang berkompeten dan berkinerja dengan kompensasi yang layak.
Untuk bisa menerapkan Merit system ini maka dibutuhkan penyegaran dalam tubuh pemerintah provinsi selain dengan memperkuat Tiga Pilar nya yaitu Badan Kepegawaian Daerah, Sekretariat Provinsi dan Inspektur Wilayah Provinsi, juga mengembangkan system Pendidikan dan Pelatihan dimana Lembaga Diklat mempunyai peran aktif memajukan sumberdaya manusia yang ada lewat Pendidikan dan pelatihan berjenjang. Sudah saatnya Gubernur mendefinitifkan jabatan Sekretaris Provinsi, pergantian Kepala BKD dan pergantian Kepala Inspektur di Inspektorat. 2 (dua) hal menjadi alasan yaitu mendorong peran yang seharusnya (role expectation) dari BAPERJAKAT dan pengawasan efektif dari Inspektur dalam hal Standard Etika Public ASN dan pejabat di lingkungan kekuasaan Pemerintah Provinsi.
Peran Diklatpun benar-benar dijalankan untuk mencetak ASN sebagai birokrat maju dan mandiri yang memiliki inovasi dan kreativitas untuk memajukan Tata Kelola Pemerintahan. Pelatihan berjenjang Kepemimpinan harus menjadi prasyarat untuk pengisian jabatan dan pengembangan karir yang selama ini justru diabaikan.
Sulawesi Tengah adalah negeri yang kaya dan penuh rahmat. Menjadi tak ada artinya bila kita salah mengurus negeri ini. Sebagai sahabat tentu kita semua berhak mendorong terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, kuat dan berwibawa. Tak boleh lagi ada praktek jual beli jabatan dalam menjalankan pemerintahan.
Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, pengentasan kemiskinan, penyelesaian Hunian Tetap (HUNTAP) korban bencana alam, penegakkan hukum pencurian kekayaan sumberdaya alam khususnya Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang masih merajalela dan masih banyak lagi tantangan yang siap menghadang di depan mata.
Pada akhirnya seluruh kinerja kita harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum, maupun kepada masyarakat dan utamanya kepada Sang Pencipta. Tak boleh lagi ada kasus Jual beli Jabatan Jilid II!! Doa selalu untuk kesehatan dan kekuatan para penguasa negeri di bumi Tadulako ini. ***
Palu, Juni 2022
(Penulis adalah Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah)
https://teraskabar.id/pemda-alami-degradasi-kepercayaan-publik-bila-jual-beli-jabatan-dibiarkan/
