PALUEKSPRES, PARIMO – Fraksi Gerindra dan fraksi Toraranga meminta kepada seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif dalam setiap pembahasan dengan DPRD.
Sehingga, setiap pembahasan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ada demi menghindari implikasi administratif kepada seluruh penyelenggara pemerintah di daerah ini.
“Terkait apa yang disampaikan oleh fraksi Gerindra, saya selaku kepala pemerintahan memohon maaf apabila sebagian OPD kurang responsif dalam setiap pembahasan dengan DPRD,” kata Wabup Badrun Nggai saat mengadiri rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati atas pandangan fraksi terhadap KUA-PPAS Perubahan, Jumat (19/8/2022).
Sekaitan hal itu kata Badrun, pihaknya akan berkomitmen menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk lebih berperan aktif dan koperatif dalam setiap agenda pembahasan dengan DPRD.
Menurut dia, fraksi Gerindra berharap, pemerintah sedapat mungkin melaksanakan sistem pemerintahan yang efisien, efektif, good goverment, atau pemerintah yang dapat memberikan pelayanan prima ditengah masyarakat, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selain itu, Gerindra juga berharap dalam setiap pembangunan infrastruktur harus secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong, baik bidang pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, bidang pertanian, UMKM, dan lainnya.
“Pada prinsipnya, apa yang menjadi harapan fraksi Gerindra, juga merupakan harapan pemerintah daerah, yaitu dapat melaksanakan pembangunan diberbagai bidang secara merata diseluruh wilayah Parimo,” katanya.
Fraksi Bintang Indonesia berharap kepada pemerintah daerah tetap memperhatikan perbaikan atau pengaspalan akses jalan kantong produksi maupun jalan umum. Seperti, jalan Desa Kotaraya lingkar Ogotion dan jembatan penghubung Desa Mensung Dusun Nanasi dengan Desa Gurinda.
Kemudian, jembatan penghubung Desa Sumber Agung dengan Maranti memperbaiki jalan lingkar Desa Lembah Bomba tembus ke Desa Kayu Jati serta membuat bronjong dan membangun tanggul di sungai Tomini. Karena, jika hal itu tidak dilakukan secepatnya, maka akan mengancam keselamatan masyarakat setempat.
“Dan pemerintah daerah mengapresiasi atas harapan dan usulan fraksi Bintang Indonesia terkait permintaannya untuk pembenahan sejumlah infrastruktur,” ujar dia.
Fraksi NasDem pun berharap, terkait KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2022, mampu memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, keadilan, efisien, dan efektif terhadap saran target, khususnya pengendalian pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan yang merata di Kabupaten Parigi Moutong.
Fraksi Hanura meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk lebih memperhatikan tentang penanganan bencana banjir di berbagai tempat di Parimo. Agar masyarakat kata dia, punya tempat layak untuk berteduh bagi warga yang rumahnya terseret air banjir.
Dia juga menyampaikan, untuk penanganan bencana banjir di Kecamatan Torue, BPBD bersama pemerintah Desa Tolai telah menyiapkan lahan seluas 7. 500 meter persegi sebagai tempat hunian sementara bagi 40 KK yang rumahnya hilang dan rusak berat.
“Untuk biaya pembangunnya, dianggarkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.” ujarnya. (asw/paluekspres)
