PALUEKSPRES,PARIMO – Angka kemiskinan ekstrem di Parigi Moutong selama dua tahun terakhir ini meningkat. Dari 29 ribu menjadi 32 ribu jiwa.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Simon Antolis mengatakan itu pada Senin (26/9/2022) di Parigi.
Pada Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan daerah, bertempat di aula Bappelitbangda Parimo, itu juga menjelaskan penduduk miskin pada 2021 mencapai 15,24 persen. Ini berada di atas Kabupaten Donggala dan Tojo Una-una.
“Data penduduknya mengalami penurunan dari 18 persen menjadi 15 persen. Tetapi dalam data miskin itu terdapat kategori kemiskinan ekstrem, yang jumlahnya cukup besar,” kata Simon.
Menurutnya, secara nasional kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tengah mencapai 3 persen. Dari jumlah tersebut 32 ribu jiwa terdapat di Parigi Moutong.
“Ini menjadi tugas bersama untuk menyelesaikan permasalahannya,” ujarnya.
Angka kemiskinan dari 2012 sampai 2021, kata dia, mengalami penurunan hingga 0,23 persen. Gambaran penduduk miskin di Parigi Moutong ini tersebar dari Sausu sampai kecamatan Moutong.
“Yang paling utama, di daerah pegunungan berada di kecamatan Tinombo, Palasa, Tomini dan Sidoan yang masuk dalam kategori komunitas adat terpencil,” ungkapnya.
Dia menambahkan, garis kemiskinan ini juga berdampak pada kenaikan inflasi harga bahan pokok, dan berdampak dengan bertambahnya angka kemiskinan.
Secara perhitungan pengeluaran perkapita perbulannya mencapai Rp 400 ribu lebih.”Jadi garis kemiskinan berdasarkan inflasi harga, kalau dilihat dari kedalaman kemiskinan Parimo yang paling tinggi, mencapai 3,26 persen,” kata dia.
Menurutnya, kemiskinan di wilayah ini cukup luar biasa. Sehingga, bantuan dari pemerintah telah diberikan untuk mengentaskan kemiskinan esktrem tersebut.
“Tapi, apakah dengan bantuan itu bisa menurunkan angka kemiskinan atau tidak, bisa tapat sasaran atau tidak. Ini juga menjadi pertanyaan,” ujarnya.
Program Pemerintah
PBB mendefiniskan ini sebagai; “suatu kondisi di mana manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem berkurang sebesar 1 persen tiap tahun hingga 2024.
“Saya minta kita fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini,” ujar Wapres.
Lebih lanjut, Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) itu menerangkan, pemerintah sudah memiliki tiga instrumen kebijakan untuk menangani hal ini.
Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota prioritas pada 2022. Untuk 2023 dan 2024 akan dilanjutkan ke seluruh kabupaten/kota.
Kedua, Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Ketiga adalah pelaksanaan pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen.
Bertimbang pada berbagai instrumen kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah berharap, target penurunan kemiskinan ekstrem bisa tercapai. (asw/PaluEkspres)
