Wakil Wali Kota Palu dr.Reny A Lamadjido, menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulawesi Tengah.
Acara di gelar di Swissbell Hotel pada Selasa,(4/10/2022)
Pejabat Sekdaprov Dr. Rudi Dewanto mewakili gubernur Sulteng dalam sambutannya mengatakan bahwa stunting menjadi salah satu masalah sosial di negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Karena stunting berhubungan dengan meningkatnya risiko terhadap terjadinya kematian, daya tahan tubuh yang rendah, kurangnya kecerdasan, perkembangan otak terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental.
Dampak stunting tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalaminya. Tapi juga berdampak terhadap roda perekonomian dan pembangunan bangsa. Sebab sumber daya manusia stunting berkualitas lebih rendah dibandingkan sumber daya manusia normal.
Menurut Pj. Sekdaprov, Provinsi Sulawesi Tengah masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar untuk menurunkan prevalensi. Karena Sulteng masih masuk dalam kategori 10 provinsi yang memiliki angka stunting yang tinggi.
Untuk itu, keterlibatan berbagai komponen yang berkapasitas dan berkompetensi sangat penting berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Sulawesi Tengah.
Lebih lanjut menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk menurunkan angka prevalensi stunting, yakni:
- Pembentukan dan penyelenggaraan susunan perangkat daerah provinsi Sulawesi Tengah nomor 8 tahun 2016. Dengan kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- Membentuk tim TPPS Provinsi Sulawesi Tengah.
- Menyampaikan informasi dan edukasi publik melalui media cetak maupun elektronik.
- Menyediakan ruang sarana prasarana sekretariat TPPS beserta anggarannya., 5. Melakukan edukasi melalui branding mobil dari seluruh OPD Provinsi Sulawesi Tengah.
- Melakukan pengukuhan Bunda peduli stunting tingkat provinsi Sulawesi Tengah dan
- Menyampaikan kepada kepala perwakilan BKKBN yang telah memberikan dukungan anggaran melalui dana DAK bahwa telah di distribusikan ke seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tengah.
“Perjuangan mencegah dan menurunkan stunting tentu tidak mudah sebab tantangan akan selalu ada. Namun jadikan tantangan sebagai semangat dan dorongan menjalankan komitmen bersama mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan maju,” tutup PJ. Sekdaprov
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tuty Zarfiana, SH, M.Si dalam laporannya menjelaskan tujuan Rakor; terwujudnya komitmen dan dukungan nyata terhadap kebijakan nasional percepatan penurunan stunting yang secara operasional menjadi kebijakan pemerintah daerah.
Mengkoordinasikan dan mensinkronkan program kegiatan serta mengidentifikasi permasalahan stunting di Sulawesi Tengah.
Sedangkan harapannya outputnya adanya kesepakatan bersama dari peserta untuk mendukung program stunting di daerah dan penyusunan perencanaan anggaran terpadu dalam perencanaan anggaran stunting.
sebagai narasumber, Ketua TP. PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Wakil Walikota Palu, Pejabat mewakili Bupati Banggai, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua LPPM Untad, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sulawesi Tengah serta mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.
Hadir pejabat Pemda Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kepala opd dan instansi vertikal, serta pejabat terkait lainnya
Wakil Wali Kota Palu secara umum menyampaikan progres penanganan stunting di Kota Palu. Penanganan stunting membutuhkan pendekatan multisektor pada masyarakat.
Termasuk pada intervensi gizi spesifik. Peran Dinas Kesehatan sendiri dimulai dari pencegahan di tingkat Keluarga, Posyandu, Puskesmas, hingga jika diperlukan Rumah Sakit.
Intinya bahwa pencegahan stunting
tak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tugas masyarakat hingga level terkecil yakni keluarga.
Karena itu, sosialisasi dan edukasi pencegahan stunting terus dilakukan secara masif. (aaa/PaluEkspres)
