Baca juga : Fete De La Musique
Hal yang terakhir ini tidak sama dengan musyawarah mufakat. Sebab, musyawarah mufakat itu tidak butuh kandidat yang lain. Kita hanya punya satu orang yang kita yakini terbaik. Lantas, kita bersepakat memilihnya. Demokrasi kompromi lahir dari kesepakatan dua atau lebih kandidat. Bersepakat untuk memberi mandat pada salah satu di antara mereka. Nanti, yang lainnya disiapkan jabatan setelahnya. Inilah politik dagang sapi yang banyak dicerca pejuang demokrasi.
Sebenarnya, kompromi dalam demokrasi itu, tidak mengapa. Asalkan bersepakat untuk tetap berkompetisi secara sehat dan kekeluargaan. Prinsip akomodatif terjadi setelah kompetisi berakhir. Kabarnya, Universitas Hasanuddin memberikan contoh usai pemilihan rektor beberapa waktu lalu. Tidak boleh ada kandidat menarik diri dalam proses di puncak kompetisi. Apalagi dengan alasan memberikan kesempatan pada pesaingnya dengan kompensasi jabatan tertentu. Hal begini tidak baik bagi pendidikan politik. Apalagi di dunia akademik. Dia bernama demokrasi dagelan. Tidak beradab.
Baca juga :Mengapa Dosen Harus Memanjangkan Gelar?
******
Akan tetapi, bila hal ini tetap ditawarkan sebagai kompromi (transaksional). Saya bilang kepada istriku. Jangan mundur. Tetaplah maju. Kendati hanya dengan satu suara. Yaitu, suara kamu sendiri. Karena, kamu pernah dididik dengan tekad ; “Tandang ke gelanggang meskipun seorang diri”. Itulah suara seorang diri sebagai komitmen untuk merawat moral ketangguhan dalam melawan kepura-puraan. Sebab, kepura-puraan itu aib.
Tunjukkan kepada kaum intelektual bawa kamu bukanlah pemburu jabatan di kampus. Apatah lagi dengan cara dagang sapi. Sekaligus menjaga martabat demokrasi untuk diwariskan kepada generasi terdidik di bawah kita. Agar mereka menjadi saksi bahwa kamu, tidak menghianati demokrasi. Itu lebih tinggi nilainya, dibanding kompetisi Pildek ini. Wallahu a’lam bi syawab..✍🏿🤝🤲
(Penulis adalah Assoc Prof Bidang Ekologi Manusia.pengajar mata kuliah pendidikan karakter dan anti korupsi Universitas Tadulako)
