ini Gerakan Indonesia Mitigasi Dampak Perubahan Iklim. Perubahan iklim merupakan ujian berat bagi seluruh umat manusia dan planet bumi. Apabila tidak segera dimitigasi, dampak perubahan iklim kian hari akan kian parah dan mengancam kelangsungan hidup anak cucu.
Hal itu dikatakan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara peringatan Hari Desa Asri Nusantara 2023 di Lapangan Bola Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Senin (20/03/2023).
Karena itu, Wapres K.H. Ma’ruf Amin mengapresiasi berbagai inisiatif untuk memperkuat resiliensi terhadap dampak perubahan iklim. Termasuk upaya Kementerian Desa melaksanakan aksi menanam 8 juta pohon di desa-desa dan menggalakkan gerakan Desa ASRI di seluruh tanah air.
“Dengan jumlah desa yang hampir mencapai 75 ribu dan mencakup sekitar 88% dari total wilayah Indonesia, gerakan “Desa Menghijaukan Dunia” tentu berbicara sangat lantang tentang kontribusi Indonesia untuk memitigasi dampak perubahan iklim,” tandasnya.
Wapres mengatakan ini sesuai dengan pernyataan yang pernah dia sampaikan dalam sesi puncak KTT COP-27 di Sharm el-Sheikh, Mesir pada November 2022 lalu. Bahwa Indonesia berkomitmen dan mengajak seluruh negara agar peduli terhadap ancaman bencana akibat perubahan iklim, serta melakukan aksi nyata untuk mendorong pemulihan lingkungan dan iklim yang kuat dan inklusif.
Dampak Perubahan Iklim kepada masyarakat Desa
Hampir satu dekade desa telah masuk dalam panggung utama pembangunan nasional, sejak terbitnya UU Desa No.6 Tahun 2014.
Menurut Wapres, Pembangunan desa sebagai pusat pertaruhan masa depan karena aneka problematika vital kehidupan bermukim di desa: kemiskinan, akses pelayanan sosial dasar, ekologi, penyempitan lahan, penguasan sumber daya ekonomi, dan kerentanan sosial.
“Saya perlu mengingatkan bahwa perubahan iklim memberikan dampak negatif yang tidak berimbang bagi masyarakat desa, dibandingkan masyarakat kota,” tandas Wapres
Masyarakat Desa menghadapi tantangan yang lebih berat dalam merespons dampak perubahan iklim kepada masyarakat Desa. Sehingga masyarakat desa lebih rapuh dalam menghadapi bencana iklim dibandingkan masyarakat perkotaan.
Di perdesaan masyarakat sangat bergantung pada alam untuk kehidupan mereka. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan kondisi alam yang memicu pergeseran aktivitas ekonomi dan struktur sosial secara drastis dan berbiaya tinggi.
Ekonomi desa yang bersemi melalui bidang pertanian, kehutanan dan pariwisata mendapatkan pukulan hebat akibat serangan hama pertanian, perubahan lokasi cocok tanam, bencana banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan.
Kondisi tersebut diperparah oleh tantangan sosial-ekonomi, geografis dan demografis yang memang sudah ada di desa, seperti keterbatasan aktivitas fisik dan akses ekonomi, kemiskinan ekstrem, stunting, dan populasi lansia yang tinggi.
“Sebab itu, Pemerintah Desa mesti mendapatkan penguatan kapasitas institusional dalam rangka mengantisipasi, merencanakan aksi, serta merespons tantangan perubahan iklim,” kata Wapres
Masyarakat desa, tokoh agama, tokoh adat, BUMDes dan pemangku kepentingan strategis desa perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap aksi nyata terkait mitigasi dampak perubahan iklim.
Apalagi, sejak terbitnya UU Desa, Pemerintah Desa memiliki dua kewenangan pokok, yakni kewenangan berskala lokal (asas subsidiaritas) dan pengakuan terhadap hak asal usul (asas rekognisi). Dengan penguatan kapasitas dan kolaborasi multipihak, diharapkan desa mampu mengimplementasikan pembangunan hijau yang inklusif sesuai keunikan tantangan dan kebutuhan di tiap-tiap desa.
Peringatan Hari Desa Asri Nusantara
Wapres tekankan bahwa masalah perubahan iklim merupakan persoalan seluruh umat manusia.
Solusinya dapat dimulai dengan langkah kecil yang bisa dilakukan setiap individu.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, melaporkan bahwa dalam Gerakan Penanaman Pohon yang dilakukan secara serentak pada hari ini sejumlah 8.508.327 pohon ditanam di seluruh Indonesia. (aaa/PaluEkspres)
