DONGGALA, PE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala, mengusulkan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018 senilai Rp30,4 miliar kepada pemerintah kabupaten setempat.
Pelaksana Harian Ketua KPU Donggala Tazkir Suleman menyatakan di Donggala, Selasa, anggaran yang diusulkan tersebut telah termasuk dengan persiapan pelaksanaan seluruh tahapan menjelang Pilkada 2018 nanti.
“Anggaran untuk seluruh persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Donggala yang kami usulkan kepada Pemkab Donggala senilai Rp30,4 miliar,” katanya.
Kata Tazkir, usulan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Bupati Donggala Kasman Lassa dan telah diteruskan dan dibahas di DPRD.
“Anggaran untuk pilkada telah kami sampaikan ke bupati dan bupati telah meneruskan ke DPRD. Informasi yang kami terima bahwa usulan anggaran tersebut telah disahkan lewat pengesahan APBD,” ujarnya.
Tazkir menyebut bahwa sampai dengan saat ini KPU belum mendapat informasi mengenai kepastian usulan anggaran Pilkada Donggala tersebut, sekalipun telah dibahas di tingkat DPRD dan disahkan.
Hal itu karena, lanjut dia, KPU Donggala belum di undang oleh Pemkab Donggala untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah yang diserahkan ke KPU.
Karena itu kata dia, KPU akan melakukan konsultasi dengan Bupati Donggala Kasman Lassa beserta Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk DPRD terkait usulan anggaran tersebut.
“KPU akan melakukan konsultasi ke Bupati Donggala Kasman Lassa, beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPd) terkait mengenai usulan anggaran tersebut,” katanya.
Sementara itu KPU Kabupaten Donggala masih menambah lima Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2018.
Tazkir Suleman menyatakan di Donggala, Selasa, bahwa penambahan TPS dimaksudkan untuk mendekatkan masyarakat dengan tempat pemilihan, agar masyarakat dapat merealisasikan hak pilihnya dengan baik.
“Iya, untuk pilakda serentak tahun 2018 nanti, akan ada ketambahan TPS di daerah-daerah terpencil di bagian pantai barat dan bagian pegunungan seperti Kecamatan Pinembani. Ini untuk mendekatkan tempat pemungutan suara dengan masyarakat,” ungkap Tazkir Suleman.
Sebelumnya jumlah TPS di Kabupaten Donggala 609 TPS kemudian ditambah lima TPS sehingga menjadi 614 yang tersebar atau berada di 167 desa dan kelurahan.
“Alasan utama sehingga perlu ada penambahan TPS karena faktor alam dan geografis, karena masyarakat atau pemilihan yang terletak di dusun-dusun terpencil agak sulit bahkan tidak dapat memilih atau merealisasikan hak pilihnya karena medan dan jarak yang jauh serta sulit,” katanya.
Lanjut dia menjelaskan bahwa KPU akan melakukan perekrutan panitia Ad Hoc untuk melaksanakan tugas-tugas khusus pada bulan September 2017 sebagai salah satu bentuk dimulainya tahapan pilkada serentak 2018 meliputi daerah tersebut.
“Jika Juni 2018 dilaksanakan `voting day` pilkada serentak termasuk Donggala, maka perekrutan panitia ad hoc akan dimulai sekitar bulan September 2017,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan KPU akan merekrut PPK sebanyak lima orang untuk tingkat kecamatan, PPS sebanyak tiga orang ditingkat desa dan KPPS tujuh orang di tingkat TPS di tambah dua petugas keamanan.
Terkait anggaran Pilkada Donggala, sebelumnya, Ketua DPRD Donggala M Yasin, mengatakan, saat ini pihaknya bahkan telah mengalokasikan sejumlah dana untuk dukungan terhadap hajatan lima tahunan itu. Pada 2017, DPRD Donggala bahkan telah mengalokasikan dana untuk kepentingan sosialisasi.
Namun sosialisasi ini tidak melekat di KPU melainkan di Kesbangpol. ‘’Kita lihat tupoksinya lebih mengarah ke Kesbangpol, jadi kita lekatkan di sana dananya,’’ ungkap Yasin di ruang kerjanya, Senin (13/3).
Mengingat pelaksanaan Pilkada yang masih setahun lagi, pihaknya mengalokasikan dananya secara bertahap. Nanti setelah anggaran sosialisasi rampung, pada APBD Perubahan 2017 kembali akan dialokasikan. Bahkan pada APBD 2018 yang dibahas pada akhir 2017, dana dukungan Pilkada akan kembali dialokasikan.
Masih menurut Yasin, karena besarnya dukungan anggaran untuk pesta demokrasi itu, ia memastikan akan ada sejumlah pos belanja yang dikurangi. Kecuali gaji, akan ada belanja yang dikurangi.
Namun ia menjamin, tiga sektor yang berkaitan dengan infrastruktur dasar tidak akan terkena pengurangan, yaitu, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
“Tiga hal ini tidak boleh dikurangi, karena tiga sektor ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika dikurangi akan memengaruhi pelayan pada sektor vital tersebut,”jelasnya.
(kia/antara/Palu Ekspres)
