Buol, PaluEkspres.com – Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Buol masa bakti 2022-2027 resmi dikukuhkan pada Jum’at (28/7/2023), bertempat di aula kantor Bupati Buol.
Pengukuhan disaksikan langsung Pj Bupati Buol Drs. M. Muchlis, MM selaku penasehat DP KORPRI Kabupaten Buol.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan mars KORPRI.
Lalu pembacaan Sumpah KORPRI dan Pembacaan SK Personalia DP KORPRI Kabupaten Buol masa bakti 2022-2027.
Dilanjutkan penandatanganan berita acara dan penyerahan pataka KORPRI dari Ketua KORPRI Provinsi Dr. Zubair, M.Si kepada Ketua KORPRI Kabupaten Buol dr. H. Arianto S. Panambang, M.AP untuk dikibarkan di Bumi Pogogul.
Ketua KORPRI Provinsi Sulteng dalam sambutannya berharap pengurus KORPRI Buol bekerja dengan amanah agar mampu melahirkan inovasi-inovasi untuk memajukan organisasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota.
Dalam konteks itu, Ketua KORPRI Provinsi berharap terobosan program dari KORPRI Provinsi dapat diadopsi pengurus KORPRI Buol.
Diantaranya dengan menyediakan lahan perkuburan khusus ASN dan pemberian santunan duka dengan besaran 20 juta untuk PNS aktif dan 10 juta untuk pensiunan dengan batas pensiun di atas tahun 2013.
Sementara untuk konsolidasi organisasi lewat pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) ditetapkan pada awal tahun dan rapat kerja (raker) pada akhir tahun.
Pada iven Pornas KORPRI 2023 di Semarang belum lama ini, ketua menyampaikan bahwa kontingen KORPRI Sulteng sukses menjaga tradisi medali lewat 1 medali emas dari gateball dan membawa Sulteng masuk dalam 20 besar klasmen akhir.
Ketua KORPRI Sulteng juga menggarisbawahi pentingnya netralitas anggota KORPRI supaya tidak ikut-ikutan tercebur dalam politik praktis.
Begitu juga dengan pentingnya revolusi mental agar anggota KORPRI dapat berhijrah dari pola kebiasaan lama menuju pelayanan prima yang mampu melayani masyarakat dengan maksimal dan tidak membeda-bedakan.
“Saya mengimbau pengurus maupun anggota (KORPRI Buol) agar tetap berada pada koridornya dalam melaksanakan tugas fungsinya serta menghormati dan menaati kode etik profesi serta aturan-aturan kepegawaian yang telah mengikat sejak diangkat CPNS sampai dengan purnabakti,” tegasnya mengingatkan.
