Palu, PaluEkspres.com – Hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kabupaten kota di Sulteng ternyata belum maksimal.
Penyebabnya adalah dari 6 dimensi pengukuran hanya dimensi ke-6 yakni opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diinput kabupaten kota ke dalam sistem.
Hal ini diketahui Sekprov Sulteng Dra. Novalina, M.M saat mendengar laporan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulteng Farida Lamarauna, S.E., M.Si pada acara Bimbingan Teknis dan Penginputan Pengukuran IPKD kabupaten kota se Sulteng di aula BRIDA pada Rabu (25/10).
Padahal, 5 dimensi yang lain seperti Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; Transparansi pengelolaan keuangan daerah; Penyerapan anggaran dan Kondisi keuangan daerah mesti pula diinput agar mendapat hasil maksimal.
Olehnya, Gubernur Rusdi Mastura dalam sambutan yang disampaikan Sekdaprov Novalina meminta agar momen bimtek dimaksimalkan sehingga peserta dapat menginput dengan benar hal-hal yang dipersyaratkan dalam pengukuran IPKD.
“Dengan pengisian dokumen secara akurat dan tepat waktu, diharapkan dapat meningkatkan nilai capaian IPKD provinsi dan kabupaten kota se Sulawesi Tengah Tahun 2022 dari hasil capaian tahun sebelumnya,” ujar sekprov menyampaikan harapan gubernur.
Sekdaprov juga meyakini bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah di Sulteng sudah lebih baik dengan capaian opini WTP, akan tetapi hal ini belum cukup tanpa pembuktian lain seperti IPKD.
“Saya yakin pengelolaan kita bagus tapi itu semua butuh pengakuan dari pemerintah pusat karena masyarakat butuh bukti,” tegasnya menambahkan.
Selanjutnya Kepala BRIDA diminta merekap data terakhir IPKD tiap kabupaten kota sebagai bahan sekprov untuk mengevaluasi kinerja kabupaten kota.
“Apa yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengevaluasi berbagai penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah wujud pengakuan eksternal terhadap hasil-hasil pengelolaan kita di daerah,” tandas sekdaprov.
Kegiatan berlangsung selama dua hari dengan agenda hari pertama bimtek dan hari kedua penginputan ke sistem.
Pengukuran IPKD akan menghasilkan tiga kategori kondisi pengelolaan daerah yakni baik, perlu perbaikan dan sangat perlu perbaikan.
Nampak hadir di pembukaan bimtek, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulteng Bahran, S.E., M.M dan narasumber dari Badan Strategi dan Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri.
Sementara pesertanya berasal dari BRIDA, BPKAD, Bappeda dan Dinas Kominfo se Sulteng. (bid/paluekspres)
