PALU, PE – Gubernur Sulteng H Longki Djanggola berharap PT Taspen meningkatkan kualitas pelayanan. Kewajiban pengelola pensiunan ini memberikan pelayanan optimal dan tepat waktu.
Harapan itu disampaikan Gubernur Sulteng melalui Staf Ahli Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Rusdy B Rioeh, membuka sosialisasi Taspen, Kamis 23 Maret 2017 di gedung Pogombo Kompleks Kantor Gubernur Sulteng.
Pelayanan optimal menurut Rusdy telah diamanatkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam satu pasalnya disebutkan bahwa dalam rangka mempermudah berbagai bentuk pelayanan publik dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu.
Pelayanan terpadu katanya akan berdampak positif terhadap pelayanan prima yang selama ini menjadi idaman setiap individu maupun masyarakat dalam memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan.
Gubernur berharap pula pelayanan terpadu dan kemitraan yang sudah terjalin dapat diteruskan dan ditingkatkan guna untuk mendapatkan pelayanan yang optimal sesuai dengan amanat reformasi birokrasi.
Pelayanan optimal juga diatur surat kepala kantor regional IV BKN Makassar Nomor KR.IV.K.26-25/7.9/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang tindak lanjut pembayaran pensiun dan tabungan hari tua secara otomatis bagi pegawai negeri sipil.
“Untuk percepatan pembayaran pensiunan dan tabungan hari tua, setiap pengajuan SK pensiun harus melampirkan syarat yang telah ditetapkan,”ujarnya.
Jika dokumen tambahan tidak dilampirkan maka berkas usulan pensiunan akan dinyatakan tidak lengkap (BTL). Dan usul pemberhentian PNS dan pemberian pensiunnya tidak dapat diproses lebih lanjut.
“Ini perlu perhatian para calon penerima pensiun agar penyiapan dokumen patut menjadi perhatian utama. Sesuai hasil evaluasi BKD Sulteng, kesalahan atau perbedaan data yang sering terjadi adalah, akta lahir anak yang bukan anak kandung (cucu/anak angkat) dimasukan sebagai anak kandung yang dibuktikan dengan akta sah dari dinas catatan sipil,”terangnya.
Dalam kesempatan itu Gubernur mengapresiasi PT Taspen Persero dan PT Bank Sulteng yang telah bersinergi menyelenggarakan sosialisasi.
“Sosialisasi ini harus dijadikan sarana untuk berdiskusi. Dimanfaatkan pula untuk saling berintraksi dalam membahas berbagai permasalahan aktual kepegawaian sekaligus merumuskan cara menyelesaikan masalah-masalah kepegawaian khsusnya yang berkaitan dengan pelayanan pensiun,”demikian Rusdy.
(Humas Pemprov)
