Massa aksi saat membakar keranda mayat dan ban bekas di depan kantor KPU setempat.(Foto – Aswadin/Palu Ekspres).
Parigi Moutong, PaluEskpres.com – Kecewa lantaran syarat dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), puluhan massa aksi pendukung Isram – Nasar (ISRA) gelar unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Massa aksi yang mengatasnamakan Barisan Rakyat Kecil (BRK) mendatangi Kantor KPU setempat, Rabu (31/7/2024).
Selain KPU, massa aksi juga mendatangi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di daerah itu.
Pantauan dilokasi, massa aksi yang datang sempat melakukan orasi, membakar keranda mayat dan ban bekas. Keranda mayat dibakar sebagai simbol matinya keadilan di Pilkada Parimo 2024.
Isram, dalam sambutanya didepan kantor KPU mengungkapkan kekecewaanya terhadap keputusan KPU yang syarat dukunganya dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Verifikasi Administrasi (Vermin) kedua.
“Saya sangat kecewa atas putusan yang diberikan oleh KPU Parigi Moutong,” kata Isram.
Menurutnya, ia merasakan bagaimana kerja keras pendukungnya dalam melakukan sosialisasi. Bahkan, pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari rumah ke ruman selama bertahun – tahun.
“Tapi fakta hari ini membuktikan, bahwa yang lolos justru mereka yang diduga punya tim atau tidak,” ungkapnya.
Dengan demikian, kata dia kejanggalan yang ada, patut disampaikan ke semua masyarakat yang ada Kabupaten Parigi Moutong. Ia pun mengingatkan, agar masyarakat tidak anti dengan demonstrasi.
“Jadi jangan benci yang namanya demonstrasi. Karena itu adalah senjata yang digunakan oleh hampir
semua orang yang di negeri ini,” kata dia.
Pada kesempatan itu, ia terus menenangkan massanya untuk tidak berbuat anarkis. Sebab, jika berbuat anarkis kata dia, akan berhadapan dengan hukum.
“Karena apa yang kita lakukan ini adalah merupakan perjuangan mulia untuk mengangkat martabat rakyat kecil di daerah ini,” ujarnya.
Bahkan, ia rela melepas statusnya sebagai ASN untuk menjadi calon Bupati lewat jalur independen demi memperjuangkan hak rakyat kecil.
“Kepada KPU kami beri waktu selama tiga hari untuk mengundang kami dengan memberikan penjelasan dan klarifikasi,” pintanya.
Karena menurutnya, ia lebih mengutamakan keamanan dan keselamatan pendukungnya daripada sebuah keputusan. Sebab, kedepanya ia menginginkan pemimpin muda.
“Artinya, bukan muda dalam usia, namun muda ditemui, dan muda menemui masyarakat,” ujarnya.(asw)
