Makassar,PaluEkspres – Irwan, Juru Bicara Andi Sudirman Sulaiman, mengajak semua pihak untuk berargumen secara terbuka dan berbasis data. alih-alih melontarkan isu yang tak jelas dan justru memecah belah masyarakat.
“Kampanye yang dilandasi gosip dan spekulasi sama sekali tidak mengedukasi masyarakat. Bahkan, saat ini mulai muncul upaya eksploitasi isu keagamaan dan kedaerahan yang dapat merusak kohesi sosial kita. Ini sangat berbahaya,” ujar Jubir Andi Sudirman, calon Gubernur Sulawesi Selatan yang juga gubernur periode 2021-2023 ini.
Salah satu isu yang massif disebarkan adalah klaim bahwa Sulawesi Selatan berada dalam kondisi “bangkrut” dan perlu diselamatkan. Irwan menantang pihak-pihak yang menyebarkan wacana ini untuk membuktikannya dengan data.
“Apakah benar Sulsel bangkrut? Mari kita buka data APBD. Jika ada yang mengatakan utang Pemprov lebih besar dari pendapatan, tunjukkan buktinya! Fakta yang kami miliki, APBD Sulsel tahun 2023 stabil dan pengelolaan keuangan daerah terkendali,” tegas Irwan.
Irwan juga menepis tudingan tentang buruknya pengelolaan birokrasi di era Andi Sudirman. Ia mengungkapkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Sulawesi Selatan justru meningkat secara signifikan selama tiga tahun terakhir.
Pada 2023, indeks ini mencapai skor 74,21, masuk dalam kategori BB, sebuah pencapaian yang lebih baik dibandingkan skor 61,24 pada 2019.
“Apakah ini yang disebut pengelolaan buruk? Birokrasi kita justru semakin efisien dan adaptif,” kata Irwan.
Peningkatan ini, lanjutnya, tidak bisa dipungkiri sebagai hasil kerja keras reformasi birokrasi yang dijalankan Andi Sudirman selama masa kepemimpinannya.
Isu lain yang menjadi sorotan adalah tuduhan bahwa di bawah kepemimpinan Andi Sudirman, Sulawesi Selatan menjadi kurang toleran. Irwan balik menantang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini untuk menunjukkan bukti data.
Berdasarkan Indeks Kerukunan Umat Beragama, Sulawesi Selatan justru mencatat peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, indeks ini mencapai 74,30, lebih tinggi dari rata-rata nasional. “Jika bicara toleransi, Sulsel berada di posisi yang sangat baik. Angka ini menunjukkan bahwa Sulsel tetap damai dan rukun di bawah kepemimpinan Pak Andalan,” jelas Irwan, seraya menekankan pentingnya kerukunan sebagai fondasi masyarakat Sulawesi Selatan.
Di tengah berbagai spekulasi yang terus bermunculan, Irwan menekankan pentingnya merujuk pada fakta dan data yang akurat. Misalnya, di bidang ekonomi, Sulawesi Selatan menunjukkan pemulihan yang kuat pasca-pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp 69,70 juta, sebuah pencapaian yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat, dari 71,66 pada 2019 menjadi 74,60 pada 2023, sebuah indikator yang mencerminkan perbaikan kualitas hidup di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Di sektor kesehatan, Indeks Kesehatan Sulawesi Selatan mencapai 82,51 pada 2023, jauh di atas rata-rata nasional. Pencapaian ini adalah hasil dari program-program kesehatan yang digagas di era kepemimpinan Andi Sudirman, seperti “Germas” dan kampanye “Anti Mager” yang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat. Pencapaian ini juga diikuti dengan peningkatan infrastruktur, di mana kemantapan jalan di Sulawesi Selatan naik dari 62,52% pada 2019 menjadi 75,37% pada 2023, menunjukkan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang signifikan.
Irwan menegaskan bahwa kampanye yang didasarkan pada isu tanpa data hanya akan menurunkan kualitas demokrasi. “Demokrasi kita akan kuat jika kita bicara berdasarkan fakta. Mari kita fokus pada data yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan gosip yang hanya menciptakan ketakutan dan perpecahan di masyarakat,” tegasnya. Ia juga berharap agar Pilgub Sulsel ke depan menjadi ajang adu gagasan yang mendidik masyarakat, bukan arena untuk menyebarkan narasi yang menyesatkan.
Sebagai penutup, Irwan mengingatkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan berhak mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Ia mengajak semua pihak untuk mengedepankan kejujuran dalam menyampaikan informasi. “Ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah dalam politik, ini tentang masa depan Sulawesi Selatan. Mari kita hormati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur dan berbasis data,” pungkasnya. (*)
