PALUEKSPRES.COM, Jakarta– Kementerian Pertanian dan Kemen PU Sepakat Kerjasama Percepatan Swasembada Pangan.
Langkah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin nyata dalam merealisasikan swasembada pangan secepat-cepatnya.
Sebagai salah satu langkah nyata, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo telah menandatangani Kesepakatan Bersama di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) di Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (8/11) pagi.
Kesepakatan memfokuskan dukungan infrastruktur dalam sektor pertanian untuk mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri.
Ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo yang menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah.
Sinergi antara Kementan dan Kementerian PU melibatkan koordinasi program, sinkronisasi anggaran, pengelolaan irigasi, pencetakan sawah dan pertukaran data.
Ini sebagai tindakan konkret untuk memperkuat langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Mentan Amran menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementan dan Kementerian PU menghadapi tantangan ketahanan pangan.
“Hari ini adalah awal dari kerjasama krusial untuk mencapai target yang diamanatkan Presiden Prabowo. Yaitu Indonesia mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya.” Demikian Mentan Andi Amran Sulaiman.
“Tanpa dukungan dari Kementerian PU, langkah Kementerian Pertanian akan terbatas. Tapi kalau Kementerian PU berhasil, pertanian Indonesia juga akan berhasil,” katanya.
Menurutnya, kesepakatan ini memungkinkan Kementan untuk mengoptimalkan seluruh lahan yang ada.
Ia menyebutkan bahwa dengan adanya dukungan dari Kementerian PU, produksi pertanian dapat meningkat secara signifikan.
“Rencana kami adalah meningkatkan indeks pertanaman di seluruh lahan eksisting. Terutama di lahan tadah hujan. Dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali,” jelas mentan.
“Jika kita berhasil menggarap satu juta hektare lahan dengan indeks tanam yang meningkat, perkiraan kami, Indonesia bisa menghasilkan tambahan lima juta ton gabah,” ujarnya.
Mentan Amran Jelaskan Pentingnya Integrasi program
Mentan Amran juga menjelaskan pentingnya integrasi program.
Kementan akan menyediakan dukungan teknis dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan traktor.
Sedangkan Kementerian PU berperan dalam memastikan pasokan air yang memadai melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur irigasi.
Dengan demikian, lahan yang ada bisa maksimal melalui pemanfaatan air yang optimal.
“Kita harapkan Kementerian PU sebagai tandem yang kuat bagi Kementan dalam mendukung kebutuhan irigasi.
Kementan, kata Mentan Amran, memiliki Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian yang berperan dalam memberikan pendampingan kepada petani.
Juga ada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk bantuan alat dan sarana produksi. Serta Ditjen Tanaman Pangan untuk penyediaan benih.
“Setiap unit akan fokus pada perannya masing-masing dalam kerangka besar ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mentan Amran meminta Kementan dan Kementerian PU membentuk tim gabungan yang melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) di bawah Kementerian PU dan tim Kementan.
Dia berharap tim ini nanti dapat bekerja sama dengan efektif untuk memastikan bahwa setiap proyek dapat selaras secara baik dari perencanaan hingga pelaksanaan.
Menteri PU Doddy Hanggodo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh untuk mencapai target swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Kami di Kementerian PU akan mendukung penuh setiap program yang menjadi target Kementan. Kami adalah ‘tukang’ yang siap mensupport, tetapi Menteri Pertanianlah yang menjadi pemimpin dalam sektor ini,” ujar Menteri Doddy.
Ia menambahkan bahwa Kementerian PU akan melakukan refocusing anggaran untuk mendukung kebutuhan infrastruktur pertanian.
“Kami akan memastikan seluruh bendungan dan irigasi yang berada di bawah kewenangan kami dapat berfungsi secara optimal untuk cetak sawah maupun intensifikasi lahan pertanian,” jelas Menteri Doddy.
Kementerian PU juga akan mengoordinasikan peta wilayah yang akan menjadi target kerja bersama Kementan. Dengan demikian, kedua kementerian akan bekerja di atas peta yang sama dan dapat menyesuaikan rencana proyek mereka secara efektif. (*)
