PALU EKSPRES, BONTANG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh Tujuh guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
7 guru itu sudah memenangkan gugatan. Namun, hingga kini, hak mereka belum menemui titik terang. Misalnya, terkait gaji dan penempatan.
Bahkan, hingga kini, gugatan perdata tentang gaji dan kerugian mereka selama diberhentikan masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong.
Kuasa hukum ketujuh guru Nasrun Mu’min mengatakan, kehadirannya di PN Tenggarong untuk mengikuti sidang perdata tentang kerugian material dan inmaterial.
Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat, yakni Pemkab Kukar.
Namun, pihak tergugat tidak hadir. Menurut Nasrun, bila ditotal dengan seluruh sidang yang tertunda, kemarin merupakan sidang perdata ke-27.
Gugatan perdata sebenarnya lebih dulu bergulir dibanding gugatan tentang pemberhentian ke tujuh guru di PTUN. Kini, Nasrun berencana menjadikan putusan PTUN sebagai alat bukti dalam perkara perdata di PN.
Untuk perdata ini yang digugat terkait pemberhentian gaji, insentif dan kerugian moril yang tidak bisa dinilai.
“Namun, tidak ada salahnya dan larangan, kalau kami gugat Rp 500 miliar,” ujar Nasrun, Sabtu (1/4).
Di sisi lain, Nasrun juga berterima kasih kepada Pemkab Kukar yang dengan penuh kesadaran tidak melakukan banding pada putusan PTUN.
“Dengan begitu, segala tudingan kepada tujuh guru yang bersangkutan telah terbantahkan,” imbuhnya.
Begitu pula dengan surat pemecatan mereka yang tidak berlaku lagi lantaran putusan PTUN telah inkrah. Karenanya, selaku pihak penggugat, mereka juga selalu terbuka untuk berkompromi.
Bahkan, bisa saja gugatan perdata yang kini bergulir akan dicabut bila seluruh hak-hak ketujuh guru tersebut dikembalikan.
“Kami selalu membuka diri. Bila hak-hak mereka dikembalikan dan mereka bisa kembali mengajar di sekolah mereka yang dulu, bukan di sekolah yang lain, perkara ini kami anggap selesai,” beber Nasrun.
(Fajar/PE)
