Jakarta, PaluEkspres.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima daftar koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan dari Kementerian Koperasi sebagai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Menteri Koperasi RI melalui surat nomor B-3/M.KOP/PK.02.00/2025 tanggal 10 Januari 2025, telah menyampaikan daftar 21 nama koperasi open loop yang merupakan hasil penilaian Kemenkop sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) dalam Pasal 202 UU P2SK, yaitu sebagai berikut:
No. Nama Koperasi Kota/Kabupaten
- Koperasi BPR Arta Kencana Madiun
- Koperasi BPR Bank Pasar Patma Klaten Klaten
- Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Mandiri Sejahtera Rajabasa Lampung Selatan
- Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Sido Jaya Abadi Tulang Bawang
- Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo Cilacap
- Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Amanah Ummat Tasikmalaya
- Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis
- Koperasi Jasa Syariah Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya
- Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Usaha Mulia Probolinggo
- Koperasi Lembaga Keuangan Mikro UPK DAPM Mirba Lampung Selatan
- Koperasi LKMS Way Sulan Mandiri Sejahtera Lampung Selatan
- Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Dana Mentari Sejahtera Tegal
- Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro UPK Kartini Mayong Jepara
- Koperasi Jasa Gadai Rap Maju Malang
- Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mulya Jaya Sentosa Tulang Bawang
- Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Blorok Makmur Sejahtera Kendal
- Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Sari Makmur Metro
- Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gapoktan Gondang Kendal
- Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Mojo Agung Sejahtera Kendal Kendal
- Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Mertasinga Cilacap
- Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Sido Makmur Kendal
Selanjutnya koperasi yang tercantum dalam daftar tersebut akan ditindaklanjuti oleh OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
OJK akan melakukan sosialisasi dan komunikasi publik terkait proses tindak lanjut terhadap koperasi open loop tersebut dalam rangka pengembangan dan penguatan sesuai dengan UU P2SK.
Selain itu, OJK akan terus melakukan koordinasi dengan Kemenkop dan Dinas Koperasi di daerah untuk memastikan seluruh proses tindak lanjut, termasuk perizinan kepada OJK dapat berlangsung dengan baik. (bid/paluekspres)
