Jakarta, Paluekspres.com – Tahun 2025 akan menjadi momen pergantian penting di tubuh TNI dan Polri. Beberapa pejabat tinggi akan memasuki masa pensiun, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri.
Komjen Ahmad Dofiri
Komjen Ahmad Dofiri akan pensiun pada Juni 2025. Ia menjabat sebagai Wakapolri menggantikan Agus Andrianto yang ditunjuk sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Presiden Prabowo.
Lulusan Akpol 1989 dan peraih Adhi Makayasa ini memiliki rekam jejak panjang di Polri, termasuk sebagai Kapolda Banten, Kapolda DIY, Kapolda Jawa Barat, Kabaintelkam Polri, Irwasum Polri, hingga Wakapolri. Hingga kini, belum ada nama kuat yang muncul sebagai penggantinya.
Laksamana Muhammad Ali
KSAL Laksamana Muhammad Ali akan pensiun lebih awal, yakni pada April 2025. Lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1989 ini sempat menjadi perhatian publik saat menangani insiden tenggelamnya KRI Nanggala-402 pada April 2021.
Ali telah menduduki berbagai jabatan strategis di TNI AL, seperti Pangkoarmada I, Pangkogabwilhan I, dan akhirnya menjabat KSAL. Calon penggantinya kemungkinan diambil dari jajaran Laksamana Madya yang saat ini berjumlah enam orang.
Jenderal Agus Subiyanto
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto akan memasuki masa pensiun pada Agustus 2025. Ia menjabat sebagai Panglima TNI sejak November 2023 setelah sebelumnya menjadi KSAD.
Lulusan Akmil 1991 ini memiliki hubungan dekat dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Sejumlah jabatan yang pernah diembannya mencakup Dandim Surakarta, Korem 061/Suryakencana, Danpaspampres, Pangdam III/Siliwangi, Wakasad, dan KSAD sebelum akhirnya menjadi Panglima TNI.
Pengganti Panglima TNI akan dipilih langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari salah satu kepala staf matra, yaitu KSAD, KSAL, atau KSAU. Nama yang terpilih akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR sebelum resmi dilantik.
Mutasi kepemimpinan ini menjadi bagian dari regenerasi di institusi pertahanan dan keamanan negara guna menjaga stabilitas dan efektivitas kinerja TNI-Polri. ***
