HANOI, PALUEKSPRES.COM – Pemerintah Vietnam sedang bersiap melakukan langkah yang tak tanggung-tanggung: memangkas 100 ribu pegawai negeri sipil (PNS) dalam upaya efisiensi anggaran negara. Kebijakan ini menuai polemik, terutama setelah pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, menyamakan langkah tersebut dengan operasi pengangkatan tumor ganas.
“Jika kita ingin tubuh yang sehat, terkadang kita harus meminum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk menghilangkan tumor,” ujar To Lam dalam sebuah pernyataan pada Desember lalu, seperti dikutip AFP.
Kebijakan ini bukan hanya sekadar pemangkasan anggaran biasa. Pemerintah Vietnam berencana merampingkan struktur birokrasi dengan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga negara dari 30 menjadi 22. Media, kepolisian, hingga militer tak luput dari gelombang pemangkasan ini.
Para pejabat senior menyebut kebijakan ini sebagai ‘revolusi’ birokrasi. Targetnya, dalam lima tahun ke depan, satu dari lima pekerjaan di sektor publik akan dihapus. Pada 2022, tercatat hampir dua juta orang bekerja sebagai PNS di Vietnam.
Langkah efisiensi ini diproyeksikan menghemat hingga 113 triliun Dong atau sekitar Rp72 triliun. Meski demikian, dampaknya sudah mulai terasa di masyarakat. Banyak pegawai yang selama ini menganggap bekerja untuk negara sebagai bentuk pengabdian seumur hidup kini dihantui ketidakpastian.
Thanh, bukan nama sebenarnya, seorang mantan produser televisi negara, merasakan langsung imbas kebijakan ini. Setelah 12 tahun bekerja, ia mendadak diberhentikan bulan lalu. “Rasanya amat menyakitkan membicarakannya,” kata pria 42 tahun itu yang kini harus mencari cara baru untuk menghidupi keluarganya.
Tanpa kejelasan mekanisme pemutusan hubungan kerja, banyak yang bertanya-tanya bagaimana pemerintah akan menangani gelombang PHK besar-besaran ini. Yang pasti, Vietnam kini tengah menjalani perubahan besar dalam sistem administrasi dan birokrasi negaranya. ***
