Selama ini menurutnya, penyaluran dana dari pusat DAU masih berupa uang tunai ke bank pembangunan daerah. Sementara umumnya DPK ke Bank pembangunan juga masih berasal dari Pemda.
“Maka dengan berlakunya PMK tersebut, akan berpengaruh terhadap likuiditas perbankan utamanya Bank daerah,” jelasnya.
Hal tersebut kata Iqbal merupakan tantangan dan pekerjaan rumah bagi Bank Sulteng untuk meningkatkan porsi dana swasta dalam bentuk DPK.
Iqbal berharap dengan dilaunchingnya sejumlah layanan baru dari bank milik Pemda ini, dapat menyasar seluruh lapisan masyarakat khususnya daerah pelosok.
Menurutnya itu penting agar kebiasaan menabung dan pengenalan produk perbankan bisa diketahui masyarakat secara luas.
“Penting juga bagi semua pihak bekerjasama menyukseskan produk layanan baru agar fungsi intermediasi dapat berjalan. Dan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulteng,”demikian Iqbal.
(mdi/Palu Ekspres)
