PALU, PALUEKSPRES.COM – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, memimpin rapat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di ruang rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Sabtu (8/3/2025). Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Christina Shandra Tobondo, turut hadir dalam pertemuan ini.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi pedoman nyata dalam pembangunan daerah, bukan sekadar dokumen teoritis. Ia menyoroti tantangan utama yang masih dihadapi Sulawesi Tengah, mulai dari angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran yang belum tertangani secara optimal, hingga keterbatasan infrastruktur yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, banyak anak masih putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, sementara petani dan nelayan belum mendapatkan nilai tukar yang layak atas hasil produksinya.
Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa RPJMD harus berorientasi pada solusi konkret yang dapat dijalankan dan diukur keberhasilannya. Ia ingin memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya menjadi visi di atas kertas, melainkan bisa diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ia mengusung visi “Sulteng Nambaso”, yang berarti daerah ini harus maju di segala bidang dengan program-program strategis yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Di sektor pendidikan, Gubernur Anwar Hafid berkomitmen meningkatkan akses bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem melalui beasiswa, termasuk bagi siswa berprestasi yang membutuhkan dukungan finansial. Sementara itu, di bidang kesehatan, ia menegaskan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah harus memiliki jaminan layanan medis yang lebih inklusif. Ia berjanji menerapkan sistem pelayanan kesehatan di mana masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan perawatan tanpa terkendala administrasi BPJS. Menurutnya, tidak boleh ada lagi warga yang ditolak berobat hanya karena kartu kepesertaan BPJS mereka menunggak.
Pemerintah juga akan fokus menekan angka inflasi dengan menstabilkan harga bahan pokok, terutama di daerah terpencil yang sering menghadapi lonjakan harga akibat distribusi yang tidak merata. Selain itu, penguatan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal akan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Gubernur ingin memastikan bahwa nilai-nilai seperti simtumarus atau semangat persatuan bisa diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah agar Sulawesi Tengah memiliki karakter kuat dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial.
Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dalam rapat tersebut menekankan pentingnya peningkatan layanan kesehatan dan akses teknologi bagi masyarakat. Ia menyoroti masih banyaknya daerah yang kesulitan mendapatkan sinyal komunikasi, sehingga masyarakat di wilayah terpencil harus naik ke bukit hanya untuk sekadar berkomunikasi. Ia menegaskan bahwa kondisi ini harus segera diperbaiki agar seluruh wilayah memiliki akses telekomunikasi yang layak.
Di sektor kesehatan, dr. Reny menyoroti pentingnya layanan medis yang lebih menjangkau masyarakat pelosok. Menurutnya, tidak boleh ada lagi ibu hamil yang tidak mendapatkan layanan persalinan yang aman hanya karena fasilitas kesehatan jauh dari jangkauan. Ia ingin memastikan bahwa dokter dan tenaga medis bisa lebih aktif menjangkau masyarakat melalui sistem layanan yang lebih efisien.
Kepala Bappeda Sulawesi Tengah, Christina Shandra Tobondo, menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD ini harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta stakeholder lainnya agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program dalam RPJMD ini memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga dapat diukur secara objektif dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Anwar Hafid dan Reny Lamadjido menargetkan rancangan awal RPJMD dapat masuk ke DPRD pada 17 Maret 2025. Sebelum itu, pemerintah provinsi akan menggelar konsultasi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah. Gubernur menegaskan bahwa kebijakan yang diambil dalam RPJMD ini harus berbasis pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, bukan sekadar wacana politik. ***
