Jakarta, PaluEkspres.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 12 Agustus 2025, membahas perkembangan program prioritas nasional, termasuk progres Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini terus mengalami percepatan. Kepala BGN menyampaikan bahwa saat ini penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” ujarnya dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat.
SPPG tersebut dijelaskan menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas melibatkan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, APJI (Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), hingga pelaku usaha di berbagai daerah. Selain 5.103 SPPG yang telah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan.
“Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 sampai Rp2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” jelasnya.
Menurut Dadan, anggaran APBN untuk MBG sejauh ini terserap Rp8,2 triliun, yang difokuskan untuk intervensi gizi. Sementara pembangunan fisik SPPG sepenuhnya dibiayai oleh mitra.
Dadan juga menyebut bahwa implementasi MBG turut menggerakkan sektor usaha. Banyak restoran, kafe, hingga hotel mengubah fungsi dapurnya untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
“Kalau satu restoran biasanya melayani mungkin sekitar 500 dikunjungi oleh para pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi dan tidak ada satupun yang parkir di restoran tersebut. Jadi makanan dikirim ke sekolah atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita,” ungkapnya.
Dadan menjelaskan bahwa hingga hari ini terdapat 17 ribu calon SPPG yang tengah diverifikasi, dengan proses percepatan hingga 200–300 verifikasi per hari. Dadan pun memastikan bahwa pihaknya akan terus memperketat standar operasional prosedur (SOP) untuk menjamin kualitas makanan.
“Kami tingkatkan SOP-nya, termasuk mulai memilih bahan baku yang baik, memendekkan waktu masak, memendekkan waktu penyiapan, memendekkan waktu pengiriman. Termasuk juga di dalam pengiriman ke sekolah dan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah agar waktunya lebih pendek dari 4 jam,” pungkasnya. (BPMI Setpres). ***
