PALU EKSPRES, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian protes dengan sikap pemerintah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) selama enam bulan. Dengan izin sementara tersebut, perusahaan tambang milik McMoran itu pun dapat kembali mengekspor konsentrat.
Kata dia, Menteri ESDM Ignasius Jonan yang berwenang mengeluarkan IUPK itu tidak konsisten. Sebab awalnya, Jonan tegas melarang Freeport mengeskpor konsentrat sebelum membangun smelter.
“Itu si menteri ESDM-nya nggak konsisten. Jangan awalnya berkoar-koar, kalau pada akhirnya seperti ini,” kritik Ramson di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4).
Lagi pula menurut dia, izin sementara yang dibuat Jonan tidak diatur dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Seharusnya, pemerintah merevisi undang-undang tersebut untuk mengakomodir keinginannya.
“Jangan melakukan pelanggaran hukum. Nggak ada IUPK sementara di dalam undang-undang. Harusnya tegas dan konsisten,” tegas politikus Partai Gerindra itu.
Atas keputusan tersebut, komisi VII DPR pun katanya berencana memanggil Jonan pekan depan. Mereka ingin mempertanyakan ketikdakonsistenan Jonan. “Akan kita tanyakan. Seharusnya dari awal ada solusi yang tepat semacam win-win solution. Tidak menekan orang tapi juga harus tetap menguntungkan negara dan masyarakat di Papua,” pungkas Ramson.
(dna/JPG)
