Jakarta, PaluEkspres.com — Presiden RI Prabowo Subianto konsisten mendorong penyelesaian konflik Gaza melalui jalur diplomasi. Ia meyakini bahwa perdamaian di kawasan tersebut hanya dapat dicapai apabila Palestina memperoleh kedaulatan yang utuh dan diakui secara internasional.
Konsistensi tersebut telah ia tunjukkan sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada periode 2019–2024. Melalui berbagai forum dan inisiatif diplomatik, Prabowo meneguhkan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina.
Kala masih menjadi Menhan, Prabowo yang berbicara di forum IISS Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura menegaskan komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza apabila diperlukan. Bahkan, ia juga menyatakan kesiapan Indonesia mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kami juga siap segera mengirimkan tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza dengan persetujuan semua pihak. Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat warga Palestina yang terluka dan yang membutuhkan perawatan di rumah sakit Indonesia. Kami bersedia mengevakuasi hingga 1.000 pasien dalam waktu dekat jika situasi memungkinkan,” ungkap Prabowo kala itu.
Jejak diplomasi Prabowo untuk Palestina saat menjadi Menhan tidak berhenti sampai di situ.
Pada Juni 2024, ia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza di Amman, Yordania. Dalam forum tersebut, Prabowo mengutarakan keprihatinannya terhadap situasi kemanusiaan di Gaza sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung kedaulatan Palestina.
“Pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina sebagai solusi riil bagi konflik di Gaza,”ujar Prabowo.
Diplomasi Kian Intens Kala Menjadi Presiden
Perjuangan Prabowo dalam mendukung Palestina berlanjut setelah ia dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.
Bahkan, dalam enam bulan pertama masa jabatannya, intensitas diplomasi terkait isu Palestina terlihat semakin meningkat. Kali ini, misinya adalah merangkul negara-negara sahabat untuk mencari solusi bersama terkait perdamaian di Gaza.
Sebagai contoh, pada Desember 2024, Prabowo bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi untuk membahas kerja sama dalam merumuskan solusi konkret bagi perdamaian di Gaza. “Dan tentunya kami mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara,” tegas Prabowo.
Upaya tersebut dilanjutkan pada April 2025 ketika Prabowo melakukan kunjungan diplomatik ke Uni Emirat Arab dan Turki. Dalam pidatonya di hadapan Parlemen Turki, ia juga secara terbuka mengajak negara-negara yang konsisten membela keadilan global untuk berkolaborasi mencari solusi jangka panjang bagi Palestina.
“Ketika anak-anak dibom, ibu-ibu yang tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam pura-pura tidak tahu. Turki punya sikap tegas. Karena itu kami merasa ingin bersama Turki membela keadilan, kebenaran di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian,” ungkap Prabowo.
Selain melalui diplomasi bilateral, Prabowo juga aktif mengangkat isu keadilan dan kedaulatan Palestina di berbagai forum global.
Pada Sidang Umum PBB ke-80 di New York September 2025, Prabowo menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian sejati.
“Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki perdamaian sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” ujarnya saat itu.
Sebulan kemudian, Prabowo menghadiri forum Sharm El Sheikh di Mesir untuk berdialog dengan sejumlah pemimpin dunia serta menyaksikan penandatanganan kesepakatan perdamaian dan penghentian perang di Gaza.
Memasuki Januari 2026, Prabowo turut mengikuti penandatanganan piagam Board of Peace di sela-sela pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Badan tersebut dirancang untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Partisipasi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif memastikan bahwa proses transisi di Gaza tidak mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Seluruh rangkaian diplomasi tersebut mencerminkan sikap Indonesia yang konsisten menempatkan isu Palestina sebagai prioritas kebijakan luar negeri, sekaligus menegaskan peran aktif Indonesia dalam menciptakan ketertiban dunia melalui kerja sama internasional dan dialog yang konstruktif.
