PALU EKSPRES, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saad mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Tindakan tersebut di luar nalar orang sehat dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. “Patut diduga pelakunya adalah orang yang anti terhadap peberantasan tindak pidana korupsi,” tegas Zinut dalam keterangan tertulis, Rabu (12/4).
Untuk hal tersebut MUI meminta kepada kepolisian untuk mengusut tuntas pelakunya dan menangkap dalang di balik peristiwa tersebut.
MUI terus mendukung kepada KPK dan aparat penegak hukum lainnya untuk terus berjihad melawan korupsi. Jangan pernah gentar dan menyerah kepada koruptor, meskipun resiko yang dihadapi sangat besar.
“Tindakan sadis yang dilakukan terhadap saudara Novel adalah bukti teror yang sangat nyata terhadap aparat penegak hukum yang ingin memberantas korupsi,” katanya.
Untuk hal tersebut MUI berharap hal tersebut tidak melemahkan semangat para penegak hukum lainnya untuk terus berjihad melawan korupsi. Karena korupsi adalah musuh negara yang harus dibasmi dari negara Pancasila. Kejahatan korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan karena sudah masuk pada semua sektor dan bidang kehidupan. Dari mulai bidang legislatif, eksekutif, yudikatif dan bidang-bidang lainnya yang sangat merugikan keuangan negara.
“MUI dalam fatwanya tahun 2000 menyatakan tegas bahwa suap (risywah), korupsi (ghulul) dan hadiah untuk pejabat adalah haram dan terhadap pelakunya harus dihukum seberat-beratnya,” ungkapnya.
MUI menyampaikan rasa simpati yang sangat mendalam kepada Saudara Novel Baswedan dan keluarganya, semoga beliau diberikan ketabahan dalam menerima musibah ini dan tetap semangat untuk berjihad melawan korupsi.
Sebelumnya, Selasa 11 April 2017 penyidik senior KPK Novel Baswedan menerima teror berupa penyerangan fisik. Wajah Novel disiram cairan kimia oleh seseorang setelah Salat Subuh berjamaah di masjid sekitar rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Diduga kuat hal itu adalah bagian dari serangan balik koruptor yang kasusnya sedang diperkarai oleh lembaga antirasywah. Saat ini Novel diketahui sedang menyidik perkara megakorupsi kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.
(cr2/JPG/PE)
