Jakarta, PaluEkspres.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan. MBG yang merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto merupakan program penting untuk meningkatkan kesehatan, kecerdasan, hingga menurunkan angka stunting pada generasi muda.
Untuk itu, pemerintah, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), tetap akan menjalankan program MBG sambil terus mengevaluasi dan membenahi tata kelola tersebut.
Penegasan itu sebagai jawaban terhadap tuntutan mahasiswa yang ingin program MBG dihentikan. Qodari menjelaskan bahwa dinamika dalam pelaksanaan sebuah program pemerintah merupakan hal yang wajar.
Setiap kebijakan yang diterjemahkan dari visi dan arahan Presiden RI Prabowo Subianto ke dalam program operasional akan menghadapi tantangan dan memerlukan penyempurnaan di lapangan.
“Jadi begini, program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” kata Qodari, Sabtu, (13/6)
Meski demikian, ia menegaskan bahwa berbagai kendala yang muncul tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat.
“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” ujarnya.
Qodari menjelaskan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang telah mengambil langkah penataan dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan program agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pada hari ini yang belum operasional itu di-stop dulu. Jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu” jelasnya.
Qodari menegaskan penghentian sementara tersebut tidak berlaku bagi layanan MBG yang sudah berjalan.
“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?” ujar Qodari.
Menurutnya, keberadaan MBG telah membantu pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan, termasuk anak-anak sekolah yang kini dapat memperoleh sarapan dan makanan bergizi secara lebih teratur. Dan pemerintah saat ini sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Evaluasi tersebut mencakup penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, hingga tata kelola dan keterlibatan vendor lokal.
“Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi,” katanya.
Dalam proses penataan tersebut, pemerintah juga menemukan potensi efisiensi anggaran yang cukup besar. Ke depan, Qodari menjelaskan, skema pemberian insentif terhadap SPPG akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat, tidak lagi menggunakan angka seragam.
Penyesuaian tersebut berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp1 triliun setiap bulan. Qodari menegaskan bahwa langkah evaluasi dan penataan yang sedang berlangsung bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan program MBG, bukan menghentikannya.
“Kalau dikembalikan mekanisme pembayarannya berdasarkan jumlah penerima manfaat per SPPG, angka Rp1 triliun ini bisa dihemat,” katanya.
