Jakarta, PaluEkspres.com – Pemerintah terus mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan.
Upaya dilakukan melalui penguatan operasi terpadu, terutama di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Berdasarkan keterangan tertulis Kementerian Kehutanan, Jumat (21/8), operasi pengendalian karhutla melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.
Di antaranya Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, serta masyarakat.
“Operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, dengan penanganan yang disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan,” tulis Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, Jumat (21/8).
Data operasi menunjukkan sedikitnya 12.880 personel gabungan dikerahkan di tiga provinsi prioritas.
Sebanyak 1.410 personel bertugas di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, dan 770 personel di Kalimantan Selatan.
Para petugas melakukan pemantauan titik panas (hotspot) dan laporan masyarakat, patroli terpadu, pemeriksaan lapangan, hingga pemadaman darat. Upaya juga mencakup pembasahan dan pendinginan area, penyekatan lokasi terbakar, serta penjagaan di wilayah rawan untuk mencegah api kembali muncul.
Koordinasi antarpihak dilakukan melalui posko terpadu. Posko tersebut menjadi pusat untuk menentukan lokasi yang perlu mendapat penanganan prioritas sekaligus mengarahkan personel dan peralatan berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.
Penanganan juga didukung berbagai sarana operasional, mulai dari kendaraan, pompa dan pompa jinjing, selang pemadaman, flexible tank, alat komunikasi, serta alat pelindung diri.
Dukungan udara meliputi helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing.
Selain memperkuat personel, pemerintah juga meningkatkan kemampuan satuan tugas di lapangan dengan menambah sarana dan prasarana pemadaman. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan dan pengaktifan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas.
Kementerian Kehutanan menjelaskan, langkah tersebut menjadi penting karena sumber air permukaan untuk pemadaman semakin terbatas seiring berlanjutnya kondisi kering.
Sumur bor diperlukan untuk memperpendek jarak pengambilan air, mempercepat pengisian peralatan pemadaman, serta menjaga kesinambungan pembasahan dan pendinginan.
Ketersediaan air menjadi perhatian khusus dalam penanganan karhutla di lahan gambut. Kondisi gambut memungkinkan bara api bertahan di bawah permukaan sehingga api dapat kembali muncul apabila proses pembasahan tidak dilakukan secara menyeluruh.
Karena itu, pemerintah menempatkan pemadaman sekaligus pendinginan sebagai bagian penting dari operasi.
Dengan koordinasi lintas sektor, penguatan personel, dukungan peralatan, dan ketersediaan sumber air, penanganan karhutla terus diarahkan agar respons di lapangan dapat berlangsung cepat dan berkesinambungan.
