Jakarta, PaluEkspres.com — Pemerintah terus berupaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas di wilayah Kalimantan. Salah satunya adalah menguatkan pemantauan perkembangan titik panas (hotspot).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan pemantauan perkembangan titik panas terus dilakukan sebagai bagian dari sistem pemantauan karhutla. Berdasarkan data SiPongi, pemantauan satelit NASA-NOAA 20 pada 21 Agustus 2026 pukul 14.14 WIB, tercatat 1.842 titik panas di lima provinsi di Kalimantan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.832 titik terpantau dengan tingkat kepercayaan sedang (medium confidence) dan 10 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence).
“Data titik panas menjadi salah satu rujukan dalam pemantauan perkembangan potensi karhutla dan menentukan kebutuhan penanganan di lapangan,” kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (22/8).
SiPongi merupakan sistem yang menyajikan informasi hotspot terkini serta informasi terkait kebakaran hutan dan lahan.
Kalimantan Tengah mencatat jumlah titik panas terbanyak, yakni 976 titik. Terdiri atas 968 titik dengan tingkat kepercayaan sedang dan 8 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Selanjutnya Kalimantan Barat dengan 489 titik. Terdiri atas 487 titik dengan tingkat kepercayaan sedang dan 2 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Sementara itu, Kalimantan Timur tercatat 237 titik panas; Kalimantan Selatan 125 titik; dan Kalimantan Utara 15 titik. Seluruh titik panas di tiga provinsi tersebut terpantau dengan tingkat kepercayaan sedang.
Penguatan Operasi Darat dan Udara
Dalam upaya menangani karhutla, pemerintah juga terus menguatkan operasi darat dan udara. Berton mengatakan penanganan dari darat dan udara dilakukan beriringan
BNPB mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menetapkan status siaga atau tanggap darurat sesuai perkembangan ancaman karhutla di wilayah masing-masing.
“Penguatan operasi darat dilakukan melalui pengaktifan posko dan satuan tugas penanganan karhutla,” kata Berton.
Posko menjadi pusat koordinasi dalam pemantauan perkembangan situasi, pengerahan personel, pengelolaan sumber daya, serta penentuan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan.
BNPB juga memberikan dukungan sumber daya dan peralatan kepada daerah sesuai kebutuhan. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam melakukan pemadaman, penanganan titik api, pemantauan wilayah rawan, serta mencegah meluasnya kebakaran.
Operasi darat menjadi bagian penting dalam memastikan api benar-benar tertangani, terutama pada wilayah dengan karakteristik lahan yang membutuhkan penanganan berulang.
“Dukungan water bombing dari udara dilakukan untuk membantu proses pemadaman, kemudian penanganan di darat dilakukan untuk memastikan bara dan titik api dapat dikendalikan,” kata dia.
Selain pemadaman, BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait memperkuat langkah pencegahan. Masyarakat didorong untuk terlibat dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di wilayah masing-masing.
Salah satu langkah utama pencegahan adalah mendorong masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat terus dilakukan agar potensi munculnya titik api dapat ditekan sejak awal.
BNPB bersama pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, serta unsur terkait terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dalam penanganan karhutla.
“Operasi udara dan darat dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan, pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran,” katanya.
Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan selama periode rawan karhutla dan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kejadian kebakaran kepada petugas maupun pemerintah daerah. Respons cepat dari seluruh unsur menjadi kunci untuk mencegah api meluas dan mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas ekonomi.
