Penyelenggaraan pra-RUPS itu atas keinginan pemegang saham agar sebelum dibawa ke RUPS, laporan perusahaan tersebut dibedah terlebih dulu di forum pra-RUPS. Dalam forum pra-RUPS ini, pemegang saham menugaskan biro-biro yang terkait di kantor gubernur/kantor Pemda Jatim. Merekalah yang membedah, mempertanyakan, dan minta penjelasan direksi secara mendalam dari berbagai aspek. Karena itu, biro-biro yang terlibat dalam pra-RUPS ini juga lengkap, ada biro perekonomian, biro hukum, biro perlengkapan, dan sebagainya.
Pra-RUPS ini dilakukan berkali-kali sesuai dengan tingkat kedetailan pembedahan laporan perusahaan. Pemegang saham juga sering menurunkan inspektorat daerah untuk menyelidiki benar tidaknya laporan perusahaan tersebut sebelum dilaksanakannya sebuah RUPS. Bahkan, pernah pula minta audit khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2007.
Dengan demikian, saat RUPS memutuskan sesuatu, pada dasarnya keputusan tersebut sudah melalui pembahasan mendalam dalam pra-RUPS. Termasuk apakah pada tahun tersebut direksi bisa mendapatkan aquit et de charge pembebasan dari tanggung jawab atau tidak.
Direksi PT PWU selalu mendapatkan equet et de charge dalam setiap RUPS tahunan tersebut. Dengan demikian, RUPS membebaskan direksi dari tanggung jawab hukum perseroan.
6. Yang Mulia, saya hanya dua semester kuliah hukum di perguruan tinggi. Saya mohon maaf kalau bentuk pleidoi saya ini kurang tepat. Intinya: Mohon Yang Mulia membebaskan saya. Kalau pleidoi saya ini kurang kuat, mohon pleidoi yang akan disampaikan penasihat hukum saya diberi kesempatan untuk dibacakan.
Akhirnya, saya bersyukur bahwa proses peradilan ini sudah membuktikan bahwa tidak ada uang sedikit pun yang saya korupsi. Terbukti juga tidak ada aliran uang ke pribadi saya. Hadiah atau gratifikasi sekali pun tidak.
Saya juga bersyukur PT PWU yang modalnya hanya berupa inbreng senilai Rp 63 miliar kini memiliki pabrik steel conveyor belt yang modern, memiliki gedung Jatim Expo yang megah, memiliki pabrik kulit yang terkonsentrasi, dan masih banyak lagi. Juga memiliki aset sebidang tanah yang luas di Surabaya yang nilainya sudah mencapai Rp 500 miliar.
Semua itu sangat bermanfaat bagi rakyat Jatim dan Indonesia. Yang juga penting, perusahaan daerah tidak lagi menggerogoti APBD Jatim. Bahkan sudah bisa memperkuat APBD dengan cara setiap tahun PT PWU bisa menyisihkan sebagian labanya untuk disetor ke APBD Jatim. Dengan demikian, APBD bisa sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.
Surabaya, 13 April 2017
Hormat saya,
Dahlan Iskan
