NEW YORK, PALUEKSPRES.COM – Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus melindungi hak-hak warga sipil dan akan bersikap serius dalam menindak dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama di Papua.
Sikap tersebut ditegaskan Indonesia melalui hak jawab yang disampaikan dalam General Debate Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) ke-81 di New York, Senin (28/9) waktu setempat. Hak jawab tersebut disampaikan untuk menanggapi pernyataan delegasi Kepulauan Solomon dan Vanuatu mengenai situasi di Papua.
Dalam kesempatan tersebut, diplomat Indonesia Nona Gae Luna mengatakan bahwa perbincangan mengenai situasi HAM di Papua perlu dilihat secara utuh. Menurutnya, warga sipil, guru, hingga tenaga kesehatan turut menjadi korban kekerasan oleh kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Bahkan, ia juga menyoroti peristiwa gugurnya tiga pegawai negeri sipil (PNS) akibat diserang kelompok bersenjata setelah mengantarkan bantuan pangan kepada masyarakat setempat. Nona juga menyebutkan peristiwa lain ketika sembilan perempuan dan anak-anak menjadi korban penyekapan kelompok bersenjata.
“Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Penyerangan dan pembunuhan terhadap warga sipil adalah tindakan kriminal,” ujar Nona.
“Masalah HAM membutuhkan diskusi serius, namun itu tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi kekerasan atau mengadvokasi separatisme,” lanjut dia.
Menyikapi hal tersebut, ia menyebut bahwa Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warga negaranya dan akan menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewajiban internasional di bidang HAM.
Pada kesempatan yang sama, Indonesia juga menolak berbagai upaya sejumlah negara yang memilih mengesampingkan fakta terkait jatuhnya korban sipil dan terus melontarkan tuduhan terkait situasi HAM di Papua.
“Sikap tebang pilih tersebut merusak kredibilitas dari kepedulian terhadap hak asasi manusia yang disuarakannya,” imbuh Nona.
Ia melanjutkan, Indonesia akan terus terlibat secara konstruktif untuk melindungi hak warga sipil melalui mekanisme yang relevan dan menyikapi tuduhan pelanggaran HAM secara serius melalui lembaga nasional dan mekanisme hukum, termasuk Komnas HAM yang independen.
Indonesia juga akan terus mematuhi sistem HAM internasional, di mana rekam jejak Indonesia telah diakui komunitas global. Salah satunya adalah terpilihnya Indonesia sebagai ketua Dewan HAM PBB 2026 setelah menjadi anggota dewan tersebut selama enam periode.
Hal ini, lanjut dia, mencerminkan kepercayaan yang tinggi dari komunitas internasional terhadap Indonesia dalam bidang perlindungan HAM.
“Indonesia telah dan akan selalu menjadi mitra penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan, mendukung demokrasi dan hak asasi, serta memajukan pembangunan berkesinambungan,” pungkas dia.
