JAKARTA, PALUEKSPRES.COM — Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Haji dan Umrah untuk memformulasikan biaya penyelenggaraan ibadah haji agar tidak memberatkan jemaah, sekaligus mencari cara untuk memperpendek masa antrean keberangkatan.
Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengatakan instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas yang membahas hasil pembahasan bersama Komisi VIII DPR RI terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Istana Negara, Senin (28/9).
Dalam rapat tersebut, ia menjelaskan bahwa terdapat kemungkinan perubahan komponen biaya haji tahun depan menyusul ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Meski demikian, pemerintah berkomitmen agar perhitungan biaya final nantinya tidak membebani calon jemaah.
“Memang ada beberapa angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan jemaah,” jelas Irfan.
Ia melanjutkan, salah satu formulasi yang dipertimbangkan adalah mengatur kembali komposisi antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat.
Adapun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 tercatat sebesar Rp87,4 juta per jemaah, dengan komposisi 62 persen Bipih dan 38 persen nilai manfaat. Artinya, 62 persen biaya, atau Rp54,19 juta, ditanggung langsung oleh jemaah, sedangkan sisanya berasal dari nilai manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Namun, dalam rapat tersebut, Irfan menyebut Prabowo mengusulkan agar rasio tersebut diubah menjadi 52:48 agar biaya haji tidak membebani calon jemaah.
“Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan jemaah,” katanya.
Masa Antre Haji Turun Jadi 14 Tahun
Selain menyoroti biaya haji, Prabowo juga memberikan perhatian pada upaya memperpendek masa antrean keberangkatan jemaah, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dahnil mengatakan bahwa sejak Kementerian Haji dibentuk, pemerintah telah memangkas masa antrean dari sebelumnya mencapai 49 tahun menjadi rata-rata 26 tahun. Namun, menurutnya, Prabowo sejak tahun lalu telah meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk terus mencari formula agar masa tunggu tersebut dapat dipersingkat.
Sebagai tindak lanjut atas arahan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah telah melakukan validasi terhadap 5,7 juta data jemaah haji yang terdaftar.
Dari proses itu, pemerintah menemukan sekitar 400.000 data yang dinilai tidak valid. Hasil pemutakhiran tersebut menunjukkan bahwa masa antrean faktual haji saat ini mencapai 14 tahun.
“Sekarang antrean faktual haji itu 14 tahun, sesuai dengan perintah Presiden mencari formula dan membereskan data-data yang invalid itu,” kata Dahnil.
