JAKARTA, PALUEKSPRES.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa program Satu Orang Satu Rekening yang tengah disiapkan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan nasional hingga 99 persen.
Angka tersebut ditargetkan meningkat dari tingkat inklusi keuangan pada 2026 yang mencapai 93,61 persen, sebagaimana tercantum dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK).
Airlangga menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kamis (22/10).
“Kami siapkan program satu orang satu rekening dan dengan program ini inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 menjadi 99 persen,” ujar Airlangga.
Sekadar informasi, program Satu Orang Satu Rekening bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sehingga semakin banyak masyarakat dapat terhubung dengan sistem keuangan nasional.
Melalui program ini, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,28 triliun, termasuk untuk menyediakan setoran awal sebesar Rp50.000 per rekening.
Airlangga menyebutkan bahwa program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga 4 atau kelompok prasejahtera.
“Dan saat ini datanya sedang disiapkan oleh BRI dan Bank Syariah Indonesia,” jelas dia.
Selain melalui program Satu Orang Satu Rekening, pemerintah juga berupaya memperkuat inklusi keuangan melalui berbagai program lainnya.
Salah satunya adalah program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang telah diikuti oleh 59,18 juta peserta dengan total dana tabungan mencapai Rp27 triliun. Program ini bertujuan meningkatkan inklusi dan literasi keuangan sejak dini agar pelajar dapat memahami serta mengelola keuangan dengan baik.
Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk sektor pertanian dan industri padat karya, serta program perumahan. Berbagai upaya tersebut dikembangkan melalui sejumlah kanal, termasuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penyaluran kredit sebesar Rp300 triliun pada tahun ini. Hingga 20 Oktober 2026, realisasi penyaluran kredit telah mencapai Rp257,84 triliun, dengan jumlah penerima sebanyak 4 juta debitur.
Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan bagi perempuan prasejahtera melalui penurunan suku bunga kredit. Airlangga menyebutkan bahwa Prabowo telah mengarahkan agar suku bunga kredit bagi kelompok tersebut diturunkan menjadi 8 persen per tahun.
“Yang terbaru arahan Bapak Presiden kredit perempuan prasejahtera bunganya diturunkan dari 18 persen sampai 25 persen menjadi 8 (persen) flat per tahun. Jadi sudah dilaksanakan,” pungkasnya.
