JAKARTA, PALUEKSPRES.COM – Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir di sejumlah daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 253 kabupaten/kota berpotensi banjir seiring datangnya musim hujan pada akhir 2026 hingga awal 2027.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan sekitar 113,8 juta orang di seluruh Indonesia berpotensi terdampak hujan lebat, termasuk banjir dan tanah longsor.
“Kami mengimbau warga untuk tetap waspada ketika hujan sudah mulai turun dan hujan terjadi cukup lama. (Segera) mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan seperti meninggalkan daerah yang berpotensi longsor, pergi ke tempat yang aman, ataupun ketika banjir pergi ke lokasi yang lebih tinggi,” katanya, Selasa (27/10).
Berton menjelaskan, musim hujan diperkirakan berlangsung mulai Desember 2026 dengan puncak yang berbeda di setiap daerah. Berdasarkan data historis, sebanyak 253 kabupaten/kota berpotensi mengalami banjir pada akhir 2026 hingga awal 2027.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 kabupaten/kota di Sumatera berpotensi mengalami banjir dengan puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Di Jawa, terdapat 50 kabupaten/kota dengan puncak hujan diperkirakan pada Januari hingga Februari 2027.
Potensi banjir juga terdapat di 41 kabupaten/kota di Sulawesi, 26 di Kalimantan, 19 di Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, 17 di Papua, serta 13 di Maluku. Puncak musim hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berlangsung pada Januari hingga Juni 2027.
Selain banjir, BNPB mencatat sebanyak 202 kabupaten/kota berpotensi mengalami tanah longsor pada akhir 2026 hingga awal 2027.
Secara historis, potensi longsor mencakup 75 kabupaten/kota di Jawa, 48 di Sumatera, 31 di Sulawesi, 12 di Kalimantan, 18 di Bali dan Nusa Tenggara, 11 di Papua, serta 7 di Maluku.
Tingkatkan Kesiapsiagaan
BNPB mengimbau pemerintah daerah, khususnya di Sumatera dan Kalimantan, untuk meningkatkan kesiapsiagaan lebih awal karena puncak musim hujan di kedua wilayah diperkirakan terjadi pada Desember dan Januari.
“Kami mengimbau pemerintah daerah khususnya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Sumatera dan Kalimantan bersiap lebih awal karena puncak musim hujan jatuh di bulan Desember (2026) dan Januari (2027), sehingga mulai sekarang memastikan kesiapsiagaan di dua wilayah atau dua pulau ini,” kata Berton.
Untuk mengantisipasi bencana, pemerintah daerah pun diminta memperbarui rencana kontingensi, termasuk skenario bencana, koordinasi antarinstansi, pemicu aktivasi, jalur evakuasi, dan kesiapan sumber daya.
Berton juga menekankan pentingnya uji peringatan dini hingga tingkat desa yang disertai penghitungan ulang stok logistik sesuai perkiraan kebutuhan pengungsi.
Pemerintah daerah juga diminta memantau lereng bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sejak awal musim hujan. Pemantauan perlu mencakup potensi retakan tanah dan kondisi vegetasi untuk mengantisipasi longsor dan banjir bandang.
“Perlu melakukan siaga lapangan seperti aktifkan posko, perahu karet diperhatikan, sarana prasarana juga dicek, tim reaksi cepat bisa dilatih atau diberikan pembimbingan. Pemantauan tinggi muka air tentu ini perlu dilakukan di sungai-sungai serta dapur umum sebelum musim puncak ini terjadi perlu disiagakan,” tegas Berton.
