JAKARTA, PALUEKSPRES.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan 5.000 hingga 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menerapkan metode Makan Bergizi Gratis (MBG) prasmanan hingga akhir 2026.
Langkah ini bertujuan mengurangi insiden keamanan pangan sekaligus memastikan makanan disajikan dalam kondisi hangat dan sesuai dengan kebutuhan gizi siswa.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan uji coba metode MBG prasmanan telah dilakukan di 66 dapur dan akan diperluas ke sekitar 230 dapur tambahan. Hasil pelaksanaan tahap awal tersebut dinilai positif, dengan belum ditemukannya kasus keracunan.
“Target saya adalah sampai dengan akhir tahun, untuk mengurangi keracunan, makanan-makanan rusak, gangguan kesehatan, dan paling diminati oleh siswa ini, maka kami berharap sampai dengan akhir tahun, kita bisa implementasi MBG Prasmanan ini 5.000 sampai dengan 10.000 dapur sudah bisa mengimplementasikan ini,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (29/10).
Ia menjelaskan, metode prasmanan yang dikembangkan BGN tidak mengharuskan seluruh siswa berkumpul di satu tempat untuk mengambil makanan.
Penyajian dilakukan di masing-masing kelas sesuai dengan jumlah siswa. Dengan demikian, makanan dapat langsung dikonsumsi dalam kondisi hangat tanpa perlu dipanaskan kembali di sekolah.
“Kalau di kelas ada 30 orang, dia bawa 30 porsi nasi, sayur, lauk, ditaruh di kelas, dia sajikan, dia makan, dia beresin, kemudian selesai. Jadi hangat-hangat, enggak perlu diangetin karena dibawanya hangat-hangat, dijaga suhunya di 60 derajat minimal,” kata Sudaryono.
Menurutnya, sistem tersebut juga memungkinkan siswa mengambil tambahan makanan apabila masih lapar, selama tetap sesuai dengan ketentuan porsi dan kebutuhan gizi. Dengan demikian, makanan yang disediakan dapat dikonsumsi secara optimal dan risiko makanan tersisa dapat ditekan.
“Jadi orangnya dapat porsi sesuai dengan takaran gizinya tapi masih ada spare, nah spare-nya itu orang bisa, kalau masih lapar bisa nambah jadi ini, so far so good dan kami ingin ini mandatory, harus dilaksanakan seluas-luasnya terhadap semua dapur dan semua sekolah,” jelasnya.
Sudaryono mengatakan, untuk sekolah dengan jumlah siswa yang besar, misalnya mencapai 3.000 orang, dapur dapat dibangun di lingkungan sekolah.
Sementara itu, sekolah dengan jumlah siswa lebih sedikit, misalnya di bawah 1.000 orang, akan dilayani melalui dapur terpusat (central kitchen).
Sudaryono menyebut penerapan metode ini mengacu pada praktik penyediaan makanan di sejumlah negara, termasuk Jepang dan negara-negara Eropa.
“Ini adalah best practice yang kami belajar dari banyak negara dan beberapa negara salah satunya Jepang, kemudian ada dari Eropa juga kami lihat, caranya sama. Jadi sebetulnya ini best practice bukan karangan saya,” pungkasnya.
