PALU EKSPRES, JAKARTA – Praktisi hukum Umar Husin menilai dugaan keterlibatan Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP) tidakla berpengaruh signifikan pada Golkar.
Umar berpandangan, tak ada kaitan antara kasus yang menyerat Setya Novanto dengan elektabilitas partai Golkar.
“Novanto jatuh atau dijatuhkan tidak akan memengaruhi perolehan suara Golkar,” kata Umar di Jakarta, Senin (24/4).
Suara real golkar itu solid dan sulit berubah, karena orang mihat Golkarnya bukan personalnya.
“Bahkan Golkar sudah pecah tiga hingga empat kali, suaranya tetap,” paparnya.
Umar justru menyoroti kurang cepatnya aparat penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi yang melibatkan anggota partai politik.
Menurut dia, selama ini penegak hukum hanya berani menjerat pelaku korupsi yang berasal dari partai kecil.
“Jika terkait PDIP dan Golkar, muter-muter. Contohnya e-KTP ini sudah berapa lama. BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, red) juga baru disidik,” kata Umar.
Sementara Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyaimengatakan, kasus e-KTP yang menyeret nama Novanto membuatnya prihatin.
Yorrys khawatir partainya akan berantakan karena ketua umumnya terseret kasus korupsi.
“Memang dalam kasus yang kena ketum kami, kami prihatin. Kami sepakat bagaimana selamatkan partai,” kata Yorrys.
Menurut Yorrys, ketua umum merupakan simbol partai yang harus tetap dipertahankan. Namun, kata dia, partai juga harus diselamatkan.
Selain itu, Yorrys juga mendukung langkah KPK mengungkap tuntas kasus e-KTP.
“Ini megakorupsi yang merugikan bangsa. Presiden sendiri sudah marah,” kata politikus asal Papua Barat itu.
(Fajar/PE)
