PALU EKSPRES, PALU – Pengapusan Peraturan Daerah (Perda) terakit retribusi daerah menjadi topik utama dalam rapat koordinasi (Rakor) pembinaan peroduk hukum daerah, di kantor Gubernur Sulteng baru-baru ini.
Narasumber dalam Rakor itu dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rakor ini diikuti seluruh perwakilan Kabupaten/Kota se Sulteng yang membidangi hukum.
Membuka sesi diskusi, pejabat Dirjen Otda Kemendagri, Putu Witari mengatakan ?Rakor itu digelar untuk mengetahui proses pembatalan peraturan daerah (perda). Dan sejauh mana perda tersebut diantisipasi secara tehnis dan langkah pemda berikutnya.
Sebab menurutnya, Presiden RI, Joko Widodo melalui Kemendagri telah mencabut 3.143 Perda. ?Langkah tersebut bertujuan untuk memangkas rangkaian birokrasi serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Serta memprioritaskan perda tentang pendidikan, kehutanan, Pertambangan. “Kami disini hadir untuk memonitor serta mengevaluasi pembatalan peraturan daerah. Sudah 3143 perda sudah kami evaluasi,”ungkap Witari.
Asisten gubernur Arief Latjuba dalam rakor tersebut memberikan kesempatan kepada tiap perwakilan Kabupaten/Kota untuk menjelaskan langkah yang diambil.
