PALU EKSPRES, JAKARTA – Kapitera Ampera selaku tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menganggap tuntutan jaksa terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama seakan ingin membubarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Tuntutan satu tahun penjara dengan pidana dua tahun percobaan, menurut dia, mencoreng organisasi yang mewadahi umat Islam tersebut.
Kapitera menerangkan, pada awalnya pihaknya mengharap jaksa menuntut vonis maksimal terhadap Ahok.
Namun, di luar dugaan, justru JPU mengatakan bahwa Ahok tidak menista agama.
“Karena itu GNPF hadir untuk mengawal sikap keagamaan yang menyatakan Basuki menistakan agama. Sedangkan JPU menyebut tak ada penistaan agama,” kata Kapitera dalam konferensi pers di gedung AQL Jakarta Selatan, Selasa (2/5).
Kapitra menilai, ketika jaksa menimbang bahwa tidak adanya penodaan agama, maka fatwa MUI diabaikan.
“Karena fatwa MUI dianggap tidak valid, tidak benar dan bohong. Itu makna yang kami rasakan atas tuntutan JPU,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan, jika dihubungkan peristiwa dengan tuntutan, hal itu sangat tidak sesuai. Sementara itu, lanjut dia, kasus-kasus penodaan agama sebelumnya tidak pernah dihukum ringan atau bebas.
“Boleh kita bandingkan dengan kasus Arswendo. Arswendo cuma menurunkan grade Rasulullah SAW yang menempatkan Rasulullah di bawah sejumlah nama,” terangnya.
Di samping itu, kata dia, tuntutan tersebut pun cukup melukai hati umat muslim. Terutama umat yang kerap turun aksi mengawal kasus tersebut sampai persidangan.
“Maka pasal 156a harus diterapkan jaksa sebagai lembaga yang mewakili korban, yakni umat Islam. Pada 212, tujuh juta orang turun ke jalan, itu mereka yang disakiti oleh jaksa,” pungkas dia.
(Mg4/jpnn)
